Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
2017-06-16 15:03:49
 

Ilustrasi. Hutan Sumatera.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6) lalu.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan sebagian atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 secara parsial," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo membacakan kesimpulan rapat kerja kali itu.

Usulan yang disetujui itu yakni perubahan peruntukan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Rempang yang semula diusulkan menjadi APL (DPCLS) seluas 7.560 hektar, disetujui menjadi hutan produktif konversi (HPK).

Selain itu perubahan peruntukan kawasan hutan di Pulau Batam untuk kepentingan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang masuk dalam kategori DPCLS seluas 330 hektar.

Sementara, Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.

"Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang sudah puluhan tahun, bahkan turun temurun hidup di tempat tersebut harus diprioritaskan. Seperti masyarakat di Kabupaten Belitung yang hidup di kawasan hutan lindung. Ini harus segera dilepaskan, demi kepentingan atau hajat hidup masyarakat," ujar Edhy. (Ayu,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan

Membuka 10 Juta Lapangan Kerja Versus Angkat PNS Baru

Ketua Kadin Soekarno-Hatta Ditahan terkait Penipuan Sewa Pesawat Kargo

Dede Farhan: Penjabaran dan Parameter Prinsip Negara Hukum

Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2