Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Beras
Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor
2018-01-19 03:34:09
 

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

"Wajar penolakan masuknya beras impor yang diungkapkan oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Pasalnya, sebentar lagi kita akan memasuki masa panen, seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian bahwa pada bulan Januari 2018 ini kita akan panen sebesar 2,6 juta ton beras, Februari 5,4 juta ton, Maret 7,4 juta ton, dan pada bulan April mendatang akan panen sebesar 5 juta ton beras. Artinya sebentar lagi kita akan panen lebih dari 10 juta ton. Sementara beras impor akan masuk di waktu-waktu yang berbarengan dengan berlangsungnya masa panen," papar Edhy.

Kalau dikatakan impor beras tersebut ditujukan untuk operasi pasar, lanjut Edhy, menurut data yang diungkapkan Bulog pihaknya masih memiliki stok beras sekitar 900 ribu ton, dan itu masih terbilang aman untuk sampai masuk ke masa panen berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan atau akhir bulan Januari ini. Sehingga impor beras untuk operasi pasar pun masih belum diperlukan.

"Bulog mengakui bahwa stok di bawah 1 juta ton atau 900 ribu ton. Alasannya, saat membeli beras dari petani harga di pasaran terlalu tinggi dari HPP (harga pembelian pemerintah) yang ditentukan. Oleh karena itu kami memberi kemudahan kepada Bulog untuk meningkatkan HPP mendekati harga pasar. Namun stok beras sebanyak 900 ribu ton pun masih terbilang aman," tambah politisi dari Fraksi Partai Gerinda.

Sehingga, lanjut Edhy, disini bukan masalah mau impor atau tidak, namun beras yang akan di impor itu datang di saat para petani dalam negeri menuai hasil panennya. Dimana petani pasti telah berharap hasil panennya dapat diserap di pasaran dalam negeri. Tapi dengan adanya beras impor, maka secara langsung akan membuat harapan petani tersebut menjadi hilang. Inilah yang dikatakan mengkhianati petani kita sendiri.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPR Meminta Petugas Terus Mencari Korban KM Sinar Bangun

Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2