Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Beras
Komisi IV Pertanyakan Produksi Beras yang Sempat dikatakan Pemerintah Meningkat
2018-01-12 13:53:50
 

Ilustrasi. Sawah.(Foto: BH /coy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).

"Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah," papar Daniel.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKB ini, pemerintah seharusnya bisa mengatur (managemen) pengelolaan penanaman. Siklusnya harus diatur kebutuhannya berapa setiap bulan dan penanamannya harus di bulan apa. Sehingga jangan sampai panen secara serempak sehingga membuat harga anjlok yang kemudian membuat petani menangis. Begitupun ketika panen terganggu (paceklik), beras dipasaran ikut menghilang, dan harga menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya malah membuat rakyat menangis.

Semua itu, menurut Daniel akibat belum terbentuknya Badan Pangan Nasional yang menjadi amanah undang-undang. Sehingga membuat penanganan masalah pangan menjadi parsial. Tidak hanya itu, Bulog pun dibuat Mandul. Karena di satu sisi Bulog harus mampu memenuhi kewajiban sosial politik sehingga tercipta kestabilan nasional, disisi lain ia pun dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada Negara.

"Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komiditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya. Tapi ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok disana. Sementara Mafia selalu dijadikan kambing hitam. Ya jika memang ditemukan adanya mafia, segera ambil tindakan tegas. Cari mekanisme yang tepat untuk memberantas Mafia. Kedua cari mekanisme agar ada nilai tambah ke petani juga, tidak hanya ke pedagang," pungkas Daniel.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2