Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi VI Bahas Isu Penjualan Anak Usaha BUMN dengan Menperin
2017-10-12 12:26:55
 

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).(Foto: Kresno/ky)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Salah satu agenda rapat kerja tersebut adalah membahas isu penjualan anak usaha BUMN dan pembentukan holding BUMN.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta penjelasan terkait penjualan anak usaha BUMN yang pada saat ini jumlahnya mencapai 800 anak usaha seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang kita bahas hari ini adalah isu penjualan BUMN, dimana saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kadin 2017, Presiden sempat menyebutkan bahwa sekarang anak cucu hampir 800, dan Presiden memerintahkan agar perusahaan anak cucu itu dimerger," ujar Teguh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurut Teguh, jika ada perusahaan BUMN yang dijual maka perlu mengikuti aturan yang berlaku. "Kementerian jika perlu dijual sehubungan ditentukan penggabungan, pengalihan, dan peleburan, pembubaran BUMN diatur oleh peraturan pemerintah," katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa tidak ada penjualan BUMN seperti yang dipertanyakan oleh Ketua Komisi VI. Ia menegaskan, penjualan BUMN hanya akan dilakukan melalui privatisasi.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

 

  Berita Terkini
 
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

Kapuspen TNI: Panglima TNI Sedianya akan Hadiri Undangan VEOs Pangab AS di Washington DC

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

Lecehkan Profesi Wartawan, MW Warga Samarinda di Polisikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2