Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Energi Terbarukan
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
2020-07-15 08:25:40
 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di dampingi wakil ketua komisi VII DPR RI bertukar cinderamata dengan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta/(Foto: Azka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjelaskan, pada pertemuan itu kedua belah pihak fokus membahas renewable energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat, berbagai pengalaman Uni Eropa diakui paling maju dalam segi renewable energy.

Hal tersebut disampaikan Sugeng usai pertemuan di Ruang Pimpinan Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Turut hadir, jajaran Pimpinan Komisi Energi, yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin (F-Golkar) dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (F-PAN).

"Kami bersama Dubes UE fokus membahas renewable energy. Nah itulah, pengalaman UE sudah barang tentu bagus bagi kita Indonesia. Terlebih, bagi Komisi VII DPR RI yang sedang mau menyusun Undang-Undang EBT yang ditargetkan selesai Oktober 2020 ini. Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), jelas sampai tahun 2025 kita menginginkan 23 persen sumber energi kita adalah dari EBT," ujar Sugeng.

Terkait hal itu, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi VII DPR RI lantas mengajukan sebuah usulan pembentukan suatu komite bersama yakni Komite Renewable Energy antara Indonesia dengan UE. Usulan tersebut, tutur Sugeng, mendapat sambutan positif dari Dubes UE. Jadi, jelasnya, secara teknis seluruh stakeholder dilibatkan dalam komite bersama tersebut.

"Seluruh stakeholder nantinya terlibat baik unsur DPR, Pemerintah, swasta, dan pengusaha. Supaya, renewable energy betul-betul segera diimplementasikan di Indonesia. Berbagai pengalaman UE nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknologinya maupun dari sisi financing-nya. Sehingga, ujung dari segala ujung nantinya bagaimana mengadakan energi listrik yang murah, terjangkau dan affordable. Itu yang menjadi concern kita," pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta

Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2