Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
2018-03-13 21:12:20
 

Ilustrasi. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

"Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN," tutur Melchi, melalui rilis yang diterima kepada Parlementaria, Selasa (13/3).

Maka dari itu, Politisi Golkar ini merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN. "Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?" ujarnya.

Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding. Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat

5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api

UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi

Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2