Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kesehatan
Komisi I Berikan Dukungan Moral kepada Dokter Terawan
2018-04-06 07:28:23
 

Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis A melakukan kunjungan lapangan le RSPAD Angkatan Darat Gatot Soebroto terkait pemecatan Dokter Terawan oleh IDI,(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri mengatakan bahwa kedatangan Komisi I ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk memberikan dukungan moral kepada Kepala RSPAD Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, atas pemecatan dirinya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sementara waktu.

"Selain itu, juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan terbaru, kami dari DPR RI memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap penanganan pasien yang dilakukan dr. Terawan dan tim," ucapnya di RSPAD, Senen, Jakarta, Rabu (4/4).

Terkait dengan dugaan pengiklanan diri dr. Terawan di media, Kharis menekankan bahwa seluruh biaya pengobatan di RSPAD merupakan keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi tarif yang berlaku ini dan sebagainya, merupakan keputusan langsung dari Kemenkeu yang menentukan besarannya, bukan dr. Terawan yang menentukan. Hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa dicerna baik-baik, bahwa tidak mungkin seorang kepala rumah sakit TNI bisa menentukan sendiri biayanya," tambahnya.

Kharis menambahkan bahwa surat keputusan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang sudah beredar luas di media, merupakan pencemaran nama baik dari dr. Terawan dan RSPAD. Karena, keputusan MKEK seharusnya bersifat rahasia dan ditujukan langsung hanya ke Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

"Akan tetapi hal ini malah beredar luas, dan saya kira yang jadi masalah adalah siapa yang mengedarkan ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dr. Terawan belum pernah mendapatkan surat resmi dari PB IDI terkait dengan keputusan pemecatan terhadapnya yang beredar di media," ujarnya.

Kharis mengharapkan sebagaimana amanat di Undang-Undang ITE bahwa jika ternyata berita ini tidak benar, maka kemudian berita-berita yang mencemarkan nama baik ini harus ditarik dan dihapus.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Terawan mengaku begitu sedih mendengar pemberitaan dirinya diberhentikan dari keanggotaan IDI sementara waktu. Ia bahkan mengaku belum sempat menerima surat yang saat ini tengah diviralkan tersebut. "Jujur, saya sedih mendengar ini. Sampai sekarang bahkan saya tidak tahu suratnya seperti apa," katanya.

Diketahui, sempat beredar surat yang menyebutkan pemecatan kepada dr. Terawan dari keanggotaan IDI. Dalam surat IDI tertanggal 23 Maret 2018, dr Terawan yang telah lama menerapkan metode pengobatan Digital Substraction Angiography (DSA) atau yang ramai dikatakan sebagai 'cuci otak' dalam manangani pasien stroke ini dinyatakan dipecat sementara sejak 26 Februari 2018. Pemecatan berlaku selama 1 tahun sebagai tindak lanjut atas putusan MKEK yang menyatakan dr Terawan melakukan pelanggaran berat.(ila/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Komisi I Berikan Dukungan Moral kepada Dokter Terawan
  Ada 6 Fakta Gadis Penjual Jamu Gendong Pemikat Warganet
  Perbedaan Akses Perlu Direspon Skema Insentif pada Penyakit Katastropik
  Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
  228 Warga Cilincing Gratis Penyuluhan Dini Kanker Serviks dan Payudara
 
ads

  Berita Utama
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Narkoba, Satu Bandar Tewas

Legislator Desak Pemerintah Tuntaskan Kebocoran Pipa Minyak di Balikpapan

Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2