Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komnas HAM
Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner Komnas HAM
2017-10-05 08:25:04
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI telah memilih tujuh calon Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari 14 calon. Tujuh calon anggota tersebut dipilih setelah melalui serangkain fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang digelar selama beberapa hari oleh Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kendati tujuh nama calon anggota Komnas HAM telah terpilih, namun mendapat beberapa catatan dari beberapa partai politik, salah satunya dari F-PKS.

"Dari tujuh orang itu ada catatan. Catatan dari PKS ada dua orang. Orang tersebut bukan bagian yang disetujui PKS, tapi PKS menghormati musyawarah mufakat," kata Desmond di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Awalnya, tambah politisi F-Gerindra itu, F-PKS mengusulkan calon komisioner anggota Komnas HAM hanya lima orang. Namun, semua fraksi yang menghadiri rapat menilai jumlah calon komisioner Komnas HAM yang dipilih sebanyak tujuh orang. Opsi tersebut pun disepakati secara musyawarah.

"Ini yang paling ideal. Dari hasil elaborasi kami, kelihatan ada yang punya kapasitas dan tidak mempunyai kapasitas. Berdasarkan kapasitas-kapasitas itu lah, kami nilai orang ini layak," imbuh politisi asal dapil Banten itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil membenarkan bahwa F-PKS memberikan catatan terhadap dua orang calon anggota Komisioner yang terpilih. Fraksinya mempertimbangkan mengenai integritas dan kompetensi calon. Menurut Nasir berdasar penilaian fraksinya, ada anggota petahana, yang mencalonkan kembali, yang kinerjanya tidak bagus ketika memimpin.

"Artinya, kita tahu selama ini Komnas HAM tidak ada keberhasilan-keberhasilan, dalam arti tidak mendapatkan apresiasi. Kinerja yang kurang tersebut ditunjukkan lewat kegiatan yang monoton, menerima laporan dan kemudian mempublikasikannya. Hal itu sering terjadi pada komisioner yang berasal dari kandidat petahana," jelas Nasir.

Meskipun begitu, Nasir tetap berharap Komisioner Komnas HAM bisa diisi orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Ia juga berharap lembaga ini bisa diisi orang-orang baru, yang memahami advokasi hak asasi manusia serta punya rekam jejak yang bagus.

"Saya berharap catatan ini nantinya dibacakan dalam rapat paripurna mendatang," imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Tujuh calon anggota Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 yang telah disepakati yakni Mohammad Choirul Anam (Advokat), Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM), Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC), Munafrizal Manan (Akademisi), Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM), Hairansyah (Akademisi), dan Amiruddin Al Rahab (Pegiat LSM).

Sebelumnya, komisioner terpilih itu harus melewati ujian administrasi dan publik. Dari kedua ujian tersebut, kemudian disaring menjadi 14 nama. Ke-14 nama itu yang melewati fit and proper test di Komisi III DPR RI. Setelah semua melewati ujian tersebut, Komisi III DPR RI memutuskan tujuh orang terpilih menjadi Komisioner Komnas HAM.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komnas HAM
 
  Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
  Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner Komnas HAM
  Komnas HAM: Perlu Ada Lembaga Pengawas Keadilan Negara dan Kesejahteraan Rakyat
  Komnas HAM Minta Presiden Jokowi Hentikan Kriminalisasi Ulama
  Komnas HAM: Kekuasaan Menyatakan Keadaan Darurat di Tangan Presiden
 
ads

  Berita Utama
Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

 

  Berita Terkini
 
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

Kapuspen TNI: Panglima TNI Sedianya akan Hadiri Undangan VEOs Pangab AS di Washington DC

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

Lecehkan Profesi Wartawan, MW Warga Samarinda di Polisikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2