Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi III
Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
2017-06-02 08:38:54
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali membicarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan seluruh lembaga terkait untuk melakukan konsolidasi terkait pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demikian satu kesimpulan rapat Panja RUU KUHP yang dipimpin Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Kepala BNN Budi Waseso.

Benny menjelaskan, pihaknya menginginkan regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika tetap masuk dalam RUU KUHP. Menurutnya, kedua kejahatan tersebut ke dalam kategori extraordinary crime. Namun, bukan berarti kategori tersebut akan hilang meski masuk dalam KUHP.

"Kalau khusus, itu berarti harus ada yang umum. Nanti yang khusus itu bisa mengenyampingkan yang umum," imbuh politisi Partai Demokrat itu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Selain itu, Benny juga menegaskan bahwa masuknya regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika tidak akan menghambat kinerja KPK dan BNN. Justru, masuknya tindak pidana teroris dan narkotika dalam RUU KUHP akan memperkuat kinerja kedua instasi tersebut.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu berharap pembahasan dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang disepakati. DPR dan Pemerintah sepakat, RUU KUHP ditargetkan dapat ditetapkan sebagai undang-undang pada Juli mendatang.

Dalam pandangan masing-masing fraksi sebelum diambilnya kesimpulan, hampir seluruh fraksi yang ada mengungkapkan bahwa RUU KUHP tidak akan menghilangkan UU lex specialis yang telah menjadi rujukan keberadaan BNN dan KPK bersama tugas dan seluruh kewenangannya.

Sebelumnya diketahui muncul kekhawatiran KPK dan BNN terkait regulasi tindak pidana korupsi dan narkotika. Kedua lembaga yang bertugas menindak kejahatan luar biasa itu khawatir terjadi tumpang tindih aturan hingga pelemahan terstruktur lembaga karena KUHP menjadi pegangan utama pidana umum yang banyak ditangani kepolisian.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meyakinkan pemuatan kejahatan luar biasa atau extra ordinarycrime dalam revisi UU KUHP tidak akan mendegradasi lembaga eksisting. Yasonna mengatakan lembaga yang menangani kejahatan luar biasa seperti KPK, BNN, BNPT hingga PPATK, tidak akan terdampak dari pengaturan ini.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komisi III
 
  Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
  Sejumlah Masalah Aktual Dibahas Komisi III dengan Kapolri
  Buku 'Ngeri-Ngeri Sedap', Catatan Kritis Ketua Komisi III DPR
  Tudingan Pertemuan Penyidik KPK dengan Komisi III Harus Dibawa ke Ranah Hukum
  Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP
 
ads

  Berita Utama
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra

Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Hina Islam dan Alquran, Pendeta Abraham Ditangkap Bareskrim

 

  Berita Terkini
 
Usai Vonis Bebas, Abun dan Elly Langsung Dibebaskan dari Lapas

Fahri Hamzah Untuk 2019

3 Perempuan AS Menuduh Trump 'Menggerayangi' Mereka

Selama Tahun 2017 DPR Selesaikan 17 RUU

Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2