Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Agraria
Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
2018-01-18 07:45:58
 

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo (F-PG).(Foto:Jaka/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengapresiasi Program TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

"Program TORA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan terobosan baru karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian dan sebagainya. Namun kami mempertanyakan status hukumnya. Kalau statusnya diberikan dengan hak kepemilikan, ini akan menimbulkan kekhawatiran, jika tanah itu akan dijual kembali. Setelah itu masyarakat akan kembali 'menjarah' lahan kembali. Ini tentu akan menimbulkan persoalan. Kita harus ingat kultur masyarakat kita. Jangan sampai kita bagi-bagi lahan tapi menimbulkan efek besar di kemudian hari," ujar anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan, jika pemberian lahan kepada masyarakat itu dengan menggunakan sistem hak pakai. Ketika yang diberikan hak pakai tersebut meninggal dunia, maka ahli waris bisa melanjutkan untuk kepentingan ekonomi, bukan diperjualbelikan. Jadi yang dibagi adalah hasil pengelolaan lahan sendiri atau aspek ekonominya, bukan lahannya yang dipecah-pecah untuk beberapa masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo. Ia mengatakan, sengketa lahan masyarakat sudah sedemikian rupa. Jutaan hektar lahan juga sudah dikuasai oleh masyarakat, ia hanya memberikan warning atau peringatan, jangan sampai alasan pemutihan menimbulkan moral hazard di kemudian hari. Dimana hal itu dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan masyarakat untuk membuka hutan secara massif lewat program pemutihan masyarakat tersebut.

Tidak hanya itu, Rahmad juga berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya memberikan lahan saja, melainkan juga ikut memberikan bibit pohon tertentu kepada masyarakat. Ini sekaligus menjawab tantangan presiden, lewat anggaran yang cukup besar yang diberikan, berapa lahan yang sudah disiapkan untuk masyarakat.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Agraria
 
  Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
  Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
  Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
  MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
  Siap Demo di Hari Tani, Hak Perempuan atas Tanah Terabaikan oleh Negara
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2