Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Beras
Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus
2018-03-13 21:26:06
 

Ilustrasi. Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi sangat prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, namun Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

"Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, dan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Sangat memprihatinkan," ujar Yoga, begitu ia biasa disapa, di sela-sela RDP Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/3).

Yoga menjelaskan, berdasarkan paparan Dirut Bulog dalam RDP tersebut bahwa per 12 Maret 2018 cadangan beras pemerintah minus 27.888 ton. Dengan kata lain, pemerintah utang beras Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton. Padahal sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras. Yoga mempertanyakan, dimana letak beras tersebut, apakah masih tersebar di petani dan masyarakat, pedagang atau pengusaha beras, atau di Bulog.

"Ini sangat parah, masak cadangan beras pemerintah tidak ada. Idealnya cadangan beras pemerintah diputuskan dalam pembahasan RAPBN. Jika dikatakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia surplus beras. Lalu pertanyaannya, beras tersebut posisinya ada dimana. Saya melihat Bulog dihadapkan pada posisi yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga dipasaran," paparnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut politisi Fraksi PAN ini, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, HPP bagi Bulog dalam membeli gabah kering panen adalah sebesar Rp 3700 per kilogramnya, gabah kering giling Rp 4600, sedangkan harga beras medium sebesar Rp 7300. Harga tersebut jauh dibawah harga pasaran. Hal itu membuat petani atau masyarakat lebih memilih menjual ke pasaran dibanding ke Bulog. Sehingga dikatakan Yoga, Bulog tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah atau beras, sementara pemerintah pun belum mau merevisi HPP.

"Dengan kata lain, problemnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan, karena situasi dan kondisi di lapangan yang menyebabkan Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan. Hal tersebutlah yang membuat cadangan beras pemerintah minus. Ini sangat memprihatinkan. Ini situasi darurat pangan. Kasihan, Bulog dibuat tidak berdaya," tegas Yoga.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR mendesak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam mengatasi permasalahan itu. Terlebih lagi, dalam waktu beberapa bulan lagi, akan masuk bulan Ramadhan dimana kebutuhan atau permintaan beras atau pangan pun akan semakin meningkat. Selain itu, Komisi IV DPR juga mendesak pembentukan Lembaga Pangan Nasional sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Beras
 
  Jelang Lebaran, Kementan Pastikan Stok Beras Aman
  Kebijakan Sunyi Impor Beras Rugikan Rakyat
  Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
  Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tidak Sinkron
  Komisi IV DPR Prihatin Cadangan Beras Pemerintah Minus
 
ads

  Berita Utama
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

 

  Berita Terkini
 
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi

Fadli Zon Imbau Pemerintah Indonesia Secepatnya Cegah Karhutla

Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2