Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
2017-06-16 15:03:49
 

Ilustrasi. Hutan Sumatera.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6) lalu.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan sebagian atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 secara parsial," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo membacakan kesimpulan rapat kerja kali itu.

Usulan yang disetujui itu yakni perubahan peruntukan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Rempang yang semula diusulkan menjadi APL (DPCLS) seluas 7.560 hektar, disetujui menjadi hutan produktif konversi (HPK).

Selain itu perubahan peruntukan kawasan hutan di Pulau Batam untuk kepentingan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang masuk dalam kategori DPCLS seluas 330 hektar.

Sementara, Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.

"Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang sudah puluhan tahun, bahkan turun temurun hidup di tempat tersebut harus diprioritaskan. Seperti masyarakat di Kabupaten Belitung yang hidup di kawasan hutan lindung. Ini harus segera dilepaskan, demi kepentingan atau hajat hidup masyarakat," ujar Edhy. (Ayu,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Deforestasi Hutan Brasil Mencapai Titik Terparah Dalam Satu Dekade Terakhir
  Kelompok Tani PG Logo Jaya Melakukan Sosialisasi Permen LHK Nomor P 43 Agar Hutan Terjaga dan Rakyat Sejahtera
  Legislator Ungkap Adanya Rencana Penghapusan UU Kehutanan
  Legislator Minta Pemerintah Berikan Lahan Hutan Tidak Produktif ke Masyarakat
  Inpres Moratorium dan Permen LHK; Melegalkan Deforestasi, Melanggengkan Bencana Ekologis
 
ads

  Berita Utama
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda

Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

 

  Berita Terkini
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob

Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda

Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana

Pengusaha di Begal dan Dibacok Setelah Keluar dari Bank, Uang Rp 600 Juta Dibawa Kabur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2