Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Nelayan
Komisi IV DPR RI Temukan Sejumlah Permasalahan Nelayan
2017-10-30 12:35:36
 

Tim Kunspek Komisi IV DPR menyerap aspirasi terkait permasalahan yang dialami oleh nelayan di Kabupaten Kuburaya, Kalbar.(Foto: Ayu/jk)
 
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI temukan sejumlah permasalahan yang dialami oleh nelayan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, khususnya terkait Permen KKP No.2 Tahun 2015. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Pelabuhan Sungai Kakap, Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu (28/10).

"Sebelumnya ada kesepakatan pihak istana (diwakili oleh Staff Kepresidenan Teten Masduki) dengan nelayan yang salah satu isinya adalah bahwa pemerintah akan melakukan kajian atas beberapa kebijakan yang menyangkut nasib nelayan, salah satunya tentang Permen No.2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (thrawl) dan Pukat Tarik, atau cantrang. Namun hingga dua bulan lagi (setelah perpanjangan waktu) peraturan tersebut akan diterapkan, kajian tersebut belum juga ada hasilnya," papar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

Akibat dari Permen tersebut, lanjut Wakil Ketua Komisi IV ini, tidak sedikit nelayan yang ditangkap. Padahal hingga saat ini di Kuburaya sendiri baru dua puluh persen nelayan yang mendapatan bantuan alat tangkap yang diperbolehkan oleh pemerintah, yang konon lebih ramah lingkungan.

Bahkan jika pelarangan alat tangkap ikan seperti cantrang terus diimplementasikan, Daniel meyakini akan berdampak besar bagi kehidupan nelayan. Banyak nelayan yang takut melaut, sehingga penghasilannya pun menurun dan akhirnya akan timbul dampak sosial lainnya seperti pengangguran, peningkatan angka kejahatan dan sebagainya.

Tidak hanya itu, ketidaksesusian data nelayan dan data yang ada pada dinas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah nelayan yang harus mendapat bantuan alat tangkap pukat juga berbeda. Kondisi ini tentu akan membahayakan, karena akan menyebabkan konflik horizontal, kecemburuan antar nelayan penerima bantuan alat tangkap.

"Ketidaksinkronan data yang dimiliki dinas Perikanan KKP dengan data di lapangan terkait jumlah nelayan yang seharusnya menerima bantuan alat tangkap (yang diperbolehkan) akan berdampak dan membahayakan juga. Data yang ada pada dinas perikanan sekitar 1400 an, sementara data di lapangan ada sekitar 2500 an nelayan di Kuburaya yang seharusnya mendapatkan bantuan alat tangkap baru, ini sangat jauh berbeda. Untuk itu saya meminta pendataan ulang agar menghasilkan data yang lebih valid," terang politisi dari Fraksi PKB ini.

Terkait Permen No.2 Tahun 2015 itu Daniel mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan desakan terhadap pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Bahkan, sebagai langkah akhir, pihaknya tidak segan untuk menahan atau tidak menyetujui anggaran Kementerian KKP jika pemerintah belum menemukan solusi atau kajian yang disepakati oleh nelayan dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perikanan Tangkap Syarief Hidayat yang ikut dalam kunjungan tersebut mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian atas segala kebijakan yang telah dikeluarkannya. Ia meyakini bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini nelayan.

"Bantuan alat tangkap, saat ini memang masih 221 buah yang kami berikan untuk nelayan Kuburaya, Kalbar ini. Namun akan menyusul pada pekan atau bulan berikutnya. Jika ada yang belum terdaftar boleh menyusul pendaftarannya. Sekaligus apa yang menjadi kebutuhan nelayan bisa dilaporkan pada kami," papar Syarief.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Nelayan
 
  Komisi IV DPR RI Temukan Sejumlah Permasalahan Nelayan
  Perjuangkan Nasib Nelayan, MPM PP Muhammadiyah Gagas Gerakan 1 Juta Surat Nelayan untuk Presiden
  Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
  Pangarmabar Tegaskan Tidak Ada Korban Penangkapan Kapal Nelayan Tiongkok
  DPR Sahkan UU Perlindungan Nelayan
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El

Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2