Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
KLH
Komisi IV Sampaikan Aspirasi dan Isu Aktual kepada Menteri LHK
2017-04-06 09:07:25
 

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.(Foto: jayadi/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, guna meminta penjelasan mengenai target dan realisasi program kerja dan serapan anggaran pada triwulan pertama tahun anggaran 2017. Dalam kesempatan tersebut Komisi IV DPR juga mempertanyakan beberapa isu aktual , yakni tentang bencana longsor di Ponorogo, rencana tahapan dan mekanisme pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain itu penanganan kerusakan terumbu karang akibat terjebaknya kapal pesiar Inggris Caledonia Sky di Raja Ampat, serta kasus pelanggaran penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan kebun dan tambang.

"Kami juga ingin mendapatkan tanggapan atas hasil kunjungan kerja kami dibidang lingkungan hidup dan kehutanan pada tiga lokasi kunjungan kerja masa reses, yakni ke Hutan Wisata Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, dimana Tim Kunjungan Komisi IV melihat bibit pohon yang siap tanam dan siap untuk dibagikan kepada masyarakat yang dibutuhkan di Provinsi Bangka Belitung," ucap Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat memimpin rapat kerja tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Aspirasi lain yang juga disampaikan adalah tentang dukungan monitoring dan pengawasan dari pemerintah terhadap hutan Pelawan agar tetap terjaga kelestariannya, mengingat hutannya menghasilkan madu pahit yang sangat berkhasiat bagi kesehatan manusia.

"Dalam Kunjungan Ke Provinsi Gorontalo yang termasuk daerah rawan banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh Topografi yang agak curam sampai dengan kecuraman tertentu juga harus mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian. Untuk mengatasi bencana banjir maka pemerintah daerah bersama-sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) melaksanakan program penanaman dilahan-lahan kritis. Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh BPDASHL adalah banyaknya permintaan tanaman khususnya jenis kayu-kayuan, yang menyebabkan kegiatan pembibitan dan persemaian harus di maksimalkan," ujarnya.

Sementara di Provinsi Banten, lanjut Herman, terkait sektor lingkungan hidup dan kehutanan, Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi sehubungan dengan permohonan agar pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan dari hasil kunjungan di Kabupaten Lebak yang perlu mendapatkan respon dari Menteri LHK adalah mengenai masih terdapat lahan kritis seluas 9.640,99 hektar, dan lahan potensial kritis seluas 164.710,74 hektar.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KLH
 
  Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
  DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
  Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP
  Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS
  Menteri LHK: Jika Benar Sayang Rakyat, PT RAPP Harusnya Patuh Aturan
 
ads

  Berita Utama
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

 

  Berita Terkini
 
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi

Fadli Zon Imbau Pemerintah Indonesia Secepatnya Cegah Karhutla

Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2