Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kesehatan
Komisi IX Tekankan Tugas Kepala Daerah Layani Kesehatan Warganya
2018-10-27 11:29:41
 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.(Foto: Oji/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, tugas pemerintah daerah melakukan pelayanan publik terhadap kesehatan warganya melalui Puskesmas. Jangan sampai fungsi Puskesmas yang ada di bawah kepala daerah, ditanggung secara dominan oleh BPJS Kesehatan. Menurut Dede, kalau Puskesmas yang ada di daerah-daerah sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, maka akibatnya para kepala daerah bisa saja lepas tangan.

"Jangan fungsi Puskesmas diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Kan selama ini akhirnya fungsi Puskesmas dan pendanaan puskesmas diambil alih oleh BPJS. Akibatnya para bupati dan wali kota merasa, ya sudah enggakperlu dibiayai. Ini yang menjadi masalah," papar Dede saat Rapat Dengar Pendapat pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI dan stakeholder terkait, di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10) petang.

Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Rl, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam negeri RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan dari Akademisi Prof. Budi Hidayat.

Legislator Partai Demokrat ini menegaskan, jangan sampai kepala daerah lepas tangan dengan tanggung jawab kesehatan preventif dan promotif untuk warganya. Oleh sebab itu, regulasi yang tidak sesuai akan ditata ulang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Di sisi lain, ada persoalan dalam Puskesmas yang menanggung pasien yang berlebihan, tidak proporsional dibanding dengan jumlah pasien yang ditanggung oleh Puskesmas lainnya.

"Ada satu Puskesmas yang pesertanya sampai 100 ribu, bahkan 200 ribu orang, ada yang hanya 2 ribu orang. Kan jomplang sekali. Bayangkan kalau satu Puskesmas Rp 6 ribu, kalau pesertanya sampai 100 ribu, berarti orang dibayarkan Rp 600 juta sebulan. Kalau Rp 200 ribu, berarti Rp 1,2 miliar per bulan. Padahal yang sakit emang sekaligus 200 ribu orang? Kan enggak," ungkap legislator dapil Jawa Barat itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Komitmen Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Riny Fitrianti Didukung Masyarakat Karimun
  Dokter Spesialis Dituding Sering Mangkir, Direktur RSUD Kaur Angkat Bicara
  Kinerja Dokter Spesialis Anak RSUD Kaur Dipertanyakan
  Diduga Lakukan Malpraktik, RS Swasta di Bekasi Cuma Jawab Waalaikumsalam
  Ketua DPR Ajak Masyarakat Jalani Pola Hidup Sehat
 
ads

  Berita Utama
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 

  Berita Terkini
 
Kornas Anak Republik Berharap Capres Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan

Muffest 2019, Gaungkan Identitas Busana Muslim Indonesia

Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto

Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi

Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2