Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi VI Aspresiasi Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2016
2017-07-14 06:28:31
 

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno saat Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).(Foto: naefurodji/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik.

Menurutnya, DPR memberikan apresiasi, karena menyadari ada juga kementerian-kementerian yang dari tahun ketahun selalu ada catatan, apalagi WTP ini sejak 2007 tahun berturut-turut.

"Tentu ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN yang ini patut diberikan aspresiasi. Moga-moga kedepannya semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK," kata politisi Partai Amanat Nasional ini, dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mengutarakan, untuk Laporan Keuangan Tahun 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini BPK WTP. Pada prinsipnya kendala pada tahun 2016, tidak ada yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016.

Dan untuk itu, Kementerian BUMN akan memfokuskan pada pelaksanaan anggaran APBN tahun 2016 sudah ditutup sebagai pembelajaran pada pelaksanaan anggaran 2017 ini. Yaitu memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta fokus pada pencapaian output dengan memonitor secara bulanan.

"Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak tahun 2007 dan itu memang sudah seharusnya," ujar Sri Mulyani.(as,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  BUMN Diminta Jangan Reaksioner dengan Wacana Go Public
  Penjualan Aset Negara Harus Persetujuan DPR
  Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN
  Komisi VI Bahas Isu Penjualan Anak Usaha BUMN dengan Menperin
  Jual BUMN Harus Seizin DPR
 
ads

  Berita Utama
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia

Faisal Haris Siap Somasi Pelaku Rekam & Sebarkan Video Shafa Labrak Jennifer Dunn

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru KN Tanjung Datu 1101

TNI dan ADF Gelar Latihan Bersama Garuda Kookaburra 2017

Usulan KEK Meikarta Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2