Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi VI Aspresiasi Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2016
2017-07-14 06:28:31
 

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno saat Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).(Foto: naefurodji/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik.

Menurutnya, DPR memberikan apresiasi, karena menyadari ada juga kementerian-kementerian yang dari tahun ketahun selalu ada catatan, apalagi WTP ini sejak 2007 tahun berturut-turut.

"Tentu ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN yang ini patut diberikan aspresiasi. Moga-moga kedepannya semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK," kata politisi Partai Amanat Nasional ini, dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mengutarakan, untuk Laporan Keuangan Tahun 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini BPK WTP. Pada prinsipnya kendala pada tahun 2016, tidak ada yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016.

Dan untuk itu, Kementerian BUMN akan memfokuskan pada pelaksanaan anggaran APBN tahun 2016 sudah ditutup sebagai pembelajaran pada pelaksanaan anggaran 2017 ini. Yaitu memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta fokus pada pencapaian output dengan memonitor secara bulanan.

"Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak tahun 2007 dan itu memang sudah seharusnya," ujar Sri Mulyani.(as,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual
  Pemerintah Diminta Jelaskan Tujuan Holding BUMN Migas
  DPR Soroti Pembentukan Holding BUMN
  BUMN Diminta Jangan Reaksioner dengan Wacana Go Public
  Penjualan Aset Negara Harus Persetujuan DPR
 
ads

  Berita Utama
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018

Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR

DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan

Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

 

  Berita Terkini
 
Donald Trump Usulkan Guru Dipersenjatai untuk Hentikan Penembakan di Sekolah

Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018

Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR

Panglima TNI Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

Sambangi Gedung Wakil Rakyat, Ketum Presidium MRI Ajukan RUU Rakyat ke DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2