Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
2018-05-26 07:16:38
 

Ilustrasi. Tampak haul truck tambang.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

"Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor," kata Nasir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Dengan tegas politisi Partai Demokrat ini meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan-perusahaan yang disinyalir bermain dalam proses perizinan ekspor pertambangan. "Biar sama-sama kita Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut," tegas Nasir.

Kejadian seperti ini menurut Nasir akan terulang bila tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat semberawut perizinan ekspor di Indonesia.

"Persyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B," tegas politisi dapil Riau itu.

Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan. "Banyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan," terangnya sembari berharap agar Kementerian ESDM dapat mengevaluasi dan menyelesaikan secara baik, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).(es/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
  Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
  Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
  Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
  Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
 
ads

  Berita Utama
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran

Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk

 

  Berita Terkini
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2