Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Radikalisme
Komisi VIII Berharap Polemik Celana Cingkrang tak Diumbar ke Publik
2019-11-07 13:12:20
 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Azka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap polemik pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak kembali diumbar ke publik. Pasalnya, hal itu masih penuh dengan perdebatan. Pihaknya khawatir jika hal itu dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang, maka penanganan radikalisme justru tidak menyentuh substansi intinya. Ia menegaskan, secara umum cara berpakaian orang tidak bisa dinilai selaras dengan perilaku seseorang.

"Oleh karenanya, terhadap hal-hal yang masih debatable tersebut sebaiknya tidak terlalu diumbar ke publik. Sebaiknya dilakukan kajian dulu, dilakukan dialog, dilakukan pendekatan secara komunikasi yang lebih baik. Jadi kalau pemberantasan radikal terus diselaraskan dengan cara berpakaian orang, saya khawatir nanti substansinya malah tidak akan kena," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Diakuinya, pihaknya akan segera meminta penjelasan tentang hal tersebut kepada Menteri Agama melalui rapat kerja. Lebih lanjut politisi Fraksi PAN ini mengingatkan Menag tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dalam menangani permasalahan keumatan. Ia berharap pendapat yang disampaikan sejatinya harus menyejukkan dan tidak tendensius terhadap kelompok tertentu.

"Kita minta Kemenag yang memang tupoksinya menangani keumatan, agar komentar-komentar itu dipertimbangkan dulu sebelum dilempar ke publik, sehingga debatnya tidak melelahkan. Kita minta komentar itu yang menyejukkan dan tidak tendensius ke kelompok tertentu," pungkas legislator dapil Banten II itu. (ayu/sf)/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
  Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
  Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
  Kaji Ulang Diksi Radikalisme
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia

Satgas Antimafia Bola Diminta Ikut Dampingi Timnas Saat Bertanding di Luar Negeri

Menkopolhukam Mahfud: Langkah TNI AU Memaksa Mendarat Pesawat Udara Asing Sudah Tepat dan Sesuai Aturan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

Mobil Ketua KPU Samarinda yang Hilang, Dicuri Deni Setiawan Stafnya Sendiri

Terdakwa Erwin dan Riza Pemilik 5 Kg Sabu Dituntut Penjara Seumur Hidup

Pak Jokowi Tolong Buktikan, Katanya Masalah Banjir Jakarta Selesai Kalau Jadi Presiden

Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2