Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
2018-03-13 21:12:20
 

Ilustrasi. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

"Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN," tutur Melchi, melalui rilis yang diterima kepada Parlementaria, Selasa (13/3).

Maka dari itu, Politisi Golkar ini merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN. "Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?" ujarnya.

Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding. Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
  Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
  Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat
  TNI dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Strategis
  BUMN Lebih Baik Ditutup Daripada Dijual
 
ads

  Berita Utama
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara

Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

 

  Berita Terkini
 
Keppres Gaji BPIP Bertentangan dengan Keuangan Negara

Kasus Narkoba Dhawiya Putri Penyanyi Dangdut Telah Lengkap atau P21

Gaji Megawati Rp 112 Juta, Priyo Budi Santoso Malu kepada Mahathir!

Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2