Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN
2018-03-13 21:12:20
 

Ilustrasi. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

"Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN," tutur Melchi, melalui rilis yang diterima kepada Parlementaria, Selasa (13/3).

Maka dari itu, Politisi Golkar ini merencanakan akan melakukan pemanggilan kepada Menkeu Sri Mulyani, agar Komisi XI mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN. "Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?" ujarnya.

Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding. Dia pun memastikan, rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
  Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun
  Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
  Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
  Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
 
ads

  Berita Utama
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

 

  Berita Terkini
 
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Diskusi LPI: Praktik Poligami Banyak Rugikan Kaum Perempuan

Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina

Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota

Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2