Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Anak
Komnas Anak: Mengecam Penganiayaan Penyiksaan Anak di Lingkungan Sekolah
2017-11-07 07:26:47
 

Ilustrasi. Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas Anak) saat penandatanganan Deklarasi STOP Bullying terhadap Anak di lingkungan sekolah di seluruh Bali.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penganiayaan dan penyiksaan yang disinyalir terjadi dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah viral di media sosial dan menjadi "trending topic" ditengah-tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini merupakan tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap anak yang tidak dapat diterima akal sehat manusia.

Kekerasan yang terjadi lingkungan sekolah dan diduga dilakukan oleh guru sebagai pendidik ini dapat diancam kurungan penjara dan dapat ditambahkan dengan pemberatan
hukuman dan sungguh-sungguh tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.

Merujuk Konvensi International Hak Anak (KHA), lingkungan sekolah setiap negara yang telah meratifikasi dan terikat dengan Konvensi PBB ini wajib menjadikan lingkungan sekolah dimasing-masing negara bebas dari kekerasan yang dilakukan sesama peserta didik, guru baik guru reguler dan non-reguler, pengelolah sekolah maupun penjaga sekolah, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada media, usai menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Menangkal Perundungan, Persekusi terhadap anak dan hoax yang diselenggarakan Polres Jakarta Timur, Senin (6/11).

Arist menambahkan, dimanapun, dinegara mana jua penganiayaan dan penyiksaan dan kekerasan ini terjadi, berdasar ketentuan Konvensi PBB Tahun1989 tentang Hak Anak, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh guru terhadap muridnya merupakan tindakan pidana yang patut diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Atas berita ini, demi kepentingan terbaik anak (do the best interest of the child) dimanapun, dinegara mana jua dan berlaku secara universal pula, Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen dan sebagai mekanisme perlindungan anak di Indonesia mengecam dan mengutuk secara keras terhadap tindakan brutal, yang diduga dilakukan oleh guru yang seyogianya menjadi panutan untuk menjaga dan melindungi peserta didiknya dari segala bentuk kekerasan. Sebab, setiap negara yang telah meratifikasi KHA wajib dan terikat secara politis dan juridis untuk mengimplementasikan semua isi dari ketentuan instrumen international ini, dengan kata lain setiap negara wajib untuk memastikan perlindungan anak.

Oleh sebab itu, guna memastikan kebenaran berita ini dan untuk tidak menebar kebohongan atau hoax dan atau kebencian, Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Komnas Anak menerjunkan Quick Investigator Voluntary dengan melibatkan media dan pegiat perlindungan anak ke Pangkalpinang dan Bangka Belitung.

Disamping itu, Komnas Perlindungan Anak juga mendorong Polres Pangkalpinang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang bersama para pegiat perlindungan anak di Bangka Belitung untuk segera melakukan investigasi, guna menemukan kebenaran atas kasus kekerasan ini dan segera mengunumkan temuannya kepada khalayak ramai.

Sekali lagi, atas berita dugaan kekerasan yang telah menyita perhatian dan memunculkan keprihatinan ditengah-tengah masyarakat, Komnas Perlindungan anak tidak memberikan ruang sedikitpun lingkungan sekolah di masa depan menjadi ajang kekerasan. Apapun kesalahan dan kekurangan anak sebagai peserta didik, guru dan atau siapapun tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan secara membabi buta.. Jika ada anak yang tidak beretika saat berhadapan dengan gurunya, harus diakui sebagai prilaku tersebut merupakan kegagalan guru menanamkan nilai-nilai kebaikan dan etika terhadap peserta didiknya termasuk juga orangtua lingkungan rumah anak. Kasus kekerasan yang viral ini tidak boleh terulang dimanapun, dan di negara mana jua.

Berita ini harus menjadi momen dan kesempatan untuk mengoreksi dunia pendidikan. Ini menjadi tantangan sendiri bagi Menteri Pendidikan kita, demikian ditambahkan Arist.(wa/bh/dmd)



 

 
   Berita Terkait > Anak
 
  KPAI: Apapun Alasannya, Stop Kekerasan!
  Komnas Anak: Mengecam Penganiayaan Penyiksaan Anak di Lingkungan Sekolah
  AyoDI Mengadakan Festival Dongeng Internasional #FDII2027
  Kerjasama UPT P2TP2A, Kementerian PP-PA RI dan Polda Metro Jaya dalam Penguatan SDM
  Penyanderaan Sadis di Angkot terhadap Ibu dan Anaknya Kejahatan Kemanusiaan
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2