Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Hoax
Komunitas Jurnalis Pesantren Ajak Masyarakat dan Media Massa Perangi Hoax untuk Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan
2018-10-26 05:29:33
 

Pemateri dari Komunitas Jurnalis Pesantren saat memberikan paparannya pada diskusi media yang digelar oleh media kataindonesia.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komunitas Jurnalis Pesantren mengajak media massa dan masyarakat luas memerangi berita bohong atau Hoax yang marak terjadi saat ini, yang tentunya akan berdampak bagi stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan para insan media yang menamakan diri Komunitas Jurnalis Pesantren yakni terdiri dari santri, jurnalis dan para pekerja media di beberapa perusahaan media massa nasional.

Luqman Rimadi sebagai Redaktur News Liputan6, menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan peran media yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat Indonesia guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan program pemerintah, salah satunya melawan berita hoax (kabar bohong) untuk mewujudkan nawacita di bidang ekonomi.

"Mengoptimalkan peran media dalam nawacita pemerintah yaitu dengan membangun persepsi masyarakat akan bahaya hoax agar pemerintah bisa fokus melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan asas kerakyatan" papar Luqman saat menjadi pemateri pertama dalam diskusi dengan tema "Peran Publikasi Media: Antara Berita Hoax dan Capaian Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia", di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (25/10).

Sementara Erdy Nasrul sebagai Redaktur Pelaksana Koran Republika) sebagai pemateri kedua menyoroti tentang pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang dinilai telah sukses dalam membangun pondasi ekonomi nasional.

"Saat ini pemerintah sedang membangun pondasi ekonomi nasional dan dapat membuka jalan bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan yang lebih menjanjikan," ujarnya sebagai pemateri.

Ia berharap peran media dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait capaian pemerintahan dapat sesuai dengan bukti yang akurat dan bukan hoax.

"Media bersama masyarakat harus mempromosikan capaian pembangunan nasional guna melawan berbagai berita hoax yang merugikan bangsa, pemerintah, dan keberlangsungan ekonomi Indonesia. Saat ini (pemerintahan Jokowi) sedang membangun pondasi ekonomi terbukti dengan capaian mengatasi pelemahan Rupiah dan membuat kebijakan tegas untuk pengusaha tambang dan migas," jelas Erdy.

Ketua penyelenggara diskusi yang sekaligus pemimpin redaksi media Kata Indonesia, Hafyz Edy Marshal mengatakan bahwa Media selaku arus utama untuk membendung berita hoax, karena media harus mampu mengedukasi publik dengan berita yang akurat, berimbang dan memihak kebenaran.

"Kemajuan teknologi, mengakibatkan masyarakat terus menuntut kemudahan akan akses informasi. Media merupakan sarana yang paling tepat untuk penyebaran informasi kepada publik. Dengan demikian, pengelola media harus memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik mudah difahami dan bermanfaat untuk bangsa" ujar Hafyz.

Hadir peserta dalam diskusi yang bekerjasama antara media KataIndonesia dengan Komunitas Jurnalis Pesantren kali ini antara lain, pengusaha dan rekan-rekan media.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
  FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
  Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2