Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
PLTU
Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
2017-08-28 16:42:42
 

Hutan mangrove di pesisir Pulau Baai yang jadi benteng ancaman tsunami dibabat demi bikin PLTU.(Foto: Istimewa)
 
BENGKULU, Berita HUKUM - Anggota Komunitas Mangrove Bengkulu menyesalkan pembabatan 10 hektare hutan mangrove di pesisir Pulau Baai untuk pembangunan tapak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara oleh investor asal China.

"Mangrove memiliki peran strategis untuk melindungi pesisir dari berbagai ancaman, sekaligus tempat memijah biota laut," kata Koordinator Komunitas Mangrove Bengkulu, Riki Rahmansyah di Bengkulu, Senin (28/8).

Ia mengatakan pemetaan yang dilakukan komunitas, luas hutan mangrove yang dibabat di pinggir kolam pelabuhan itu mencapai 10 hektare.

Pantauan anggota komunitas, areal mangrove yang dibabat masuk dalam proyek PLTU berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW).

Saat ini kata dia, sedang berlangsung penimbunan areal rawa dan mangrove untuk mendirikan bangunan pendukung proyek pembangkit listrik itu.

"Padahal kalau sedang pasang, air bisa mencapai lokasi PLTU dan hamparan mangrove berfungsi menjadi benteng pesisir dari gelombang tinggi," ucapnya.

Ia mengharapkan pemerintah, terutama pihak balai konservasi dan kelautan dan perikanan mengambil tindakan untuk menyelamatkan ekosistem esensial tersebut.

"Ekosistem mangrove itu baik di areal konservasi maupun di area peruntukan lain seharusnya dilindungi karena fungsinya sangat esensial atau penting," kata dia.

Sebelumnya, kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu juga memprotes pembabatan mangrove di area kolam pelabuhan, mengingat fungsinya sebagai penahan gelombang tsunami.

"Masyarakat diminta menjaga hutan pantai tapi perusahaan membabat begitu saja. Padahal kelurahan kami masuk dalam wilayah rawan bencana gempa dan tsunami," kata Lovie Antoni dari Kelompok Masyarakat Siaga Bencana, Kelurahan Teluk Sepang.(Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PLTU
 
  Komunitas Sesalkan Pembabatan Mangrove di Tapak PLTU oleh Investor China
  Aktivis Lingkungan Aksi di PLTU Cirebon Mendesak Pemerintah Segera Meninggalkan Batubara
  Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
  Komisi VII Temukan Ada 7 PLTU Mangkrak
  Komisi VII DPR Soroti Pembangunan PLTU Gorontalo
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen

Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2