Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pangan
Kondusifitas Jelang Pemilu 2019 Berpengaruh Pada Swasembada Pangan
2018-11-23 16:08:17
 

Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Kholiq Arief saat memberikan pendapatnya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Stabilitas ketersedian pasokan pangan khususnya beras dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, salah satunya dipengaruhi juga oleh situasi keamanan negara yang kondusif, terlebih dalam tahun politik jelang Pemilihan Umum 2019.

Demikian disampaikan Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Kholiq Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11).

"Hampir semua kegiatan petani itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, contoh suatu daerah tidak aman situasi untuk mengirim bahan pangan juga tidak bagus," ujar Kholiq.

Kholiq menyebutkan, situasi keamanan negara jika tidak kondusif dapat berpengaruh pada aktifitas sehari-hari dari para petani dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

"Harga-harga pupuk juga mungkin tidak stabil, namun sebaliknya siapa pun yang berkompetensi dalam Pileg (Pemilu Legislatif) maupun Pilpres (Pemilu Presiden) bisa menjaga kondusifitas dengan bagus, maka petani bisa berproduksi. Swasembada beras di Jawa Tengah pun bisa dijaga," kata dia.

Oleh karena itu, Kholiq menyarankan baik pemilih maupun orang yang dipilih bertindak cerdas. Argumentasi atau isu-isu yang disampaikan ke masyarakat oleh calon wakil rakyat maupun kepala negara, hendaknya yang berdasarkan data, sehingga tak menimbulkan kegaduhan.

"Dengan begitu, selain bisa berproduksi pangan dengan baik, para petani mampu mendistribusikannya bagus. Ya secara langsung kita bisa menjamin stabilitas pangan nasional," kata dia.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Yuk ke Festival Pangan Jakarta 2019
  Pemerintah Didesak Standardisasi Harga Pangan
  Wujudkan Swasembada Pangan, Prabowo-Sandi Siapkan Program Redistribusi Tanah untuk Petani
  Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir
  Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2