Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Suriah
Konflik Suriah: Sejauh Mana Kesepakatan AS dan Turki Melindungi Pasukan Kurdi?
2019-01-13 18:47:14
 

AS menempatkan setidaknya dua ribu tentara di kawasan utara Suriah.(Foto: Istimewa)
 
SURIAH, Berita HUKUM - Pemerintah Amerika Serikat optimis Turki akan bersedia melindungi para milisi dari suku Kurdi, setelah pasukan bersenjata negara mereka benar-benar angkat kaki dari konflik yang terjadi di Suriah.

Selama ini militer AS bekerja sama dengan pasukan Kurdi (YPG) bertempur melawan milisi ISIS di kawasan utara Suriah.

Sebaliknya, Turki berkeras menghancurkan pasukan Kurdi yang mereka tuduh sebagai kelompok teror.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyebut negaranya menghormati kehendak Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk melindungi masyarakatnya dari serangan teroris.

Namun kata Pompeo kepada pers di Abu Dhabi, "Mereka yang berjuang bersama pasukan AS selama ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan."

Pompeo mengaku telah berbincang dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, melalui sambungan telepon.

"Banyak hal-hal rinci yang masih harus dirundingkan, tapi saya yakin kedua negara akan menghasilkan keputusan yang tepat," ujarnya.

Saat ini Pompeo tengah bersafari ke Timur Tengah demi menjaga koalisi dengan sejumlah negara, usai keputusan mendadak Presiden AS Donald Trump yang menarik pasukan militer dari Suriah.

Uni Emirat ArabHak atas fotoREUTERS
Image captionMike Pompeo bertemu Pangeran Abu Dhabi sekaligus pimpinan pasukan bersenjata Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

Apa pernyataan Turki?

Pekan lalu, Presiden Erdogan marah dan menolak usulan penasehat keamanan pemerintah AS, John Bolton, soal jaminan keselamatan bagi pasukan tempur Kurdi. Menurutnya, yang dikatakan Bolton 'tidak dapat diterima'.

Kepada para anggota legislatif dari partai yang mengusungnya, Partai Keadilan dan Pembangunan, Erdogan menyebut AS tak mengetahui siapa dan bagaimana kelompok Kurdi selama ini.

"Jika AS menganggap diri mereka sebagai saudara orang-orang Kurdi, maka mereka berada dalam khayalan yang serius," kata Erdogan.

Sebelumnya Bolton berkunjung ke Turki untuk memastikan tak ada perlawanan terhadap pejuang Kurdi. Namun saat itu Erdogan menolak bertemu Bolton.

Selama ini Turki menganggap milisi Kurdi sebagai bentuk baru dari Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang terlarang. Selama tiga dekade terakhir, kelompok Kurdi memperjuangkan otonomi khusus di Turki.

Meski demikian, milisi Kurdi tidak pernah mau dikaitkan dengan PKK.

TurkiHak atas fotoAFP
Image captionErdogan menyatakan negaranya akan menumpas milisi Kurdi di Suriah.

AS mencari sekutu terdepan melawan Iran

Analisis Barbara Plett Usher, BBC News, Riyadh

Perselisihan antara AS dan Turki soal Kurdi menutup tujuan utama perjalanan Pempeo ke Timur Tengah.

Pompeo sebenarnya sangat ingin mengubah perhatian negara Timur Tengah untuk menekan Iran. Ia mengusulkan pembentukan persatuan negara Arab melawan Iran yang disebutnya mengganggu stabilitas kawasan.

Menurut Pompeo, Arab Saudi merupakan negara utama yang dapat mewujudkan koalisi tersebut.

Namun kasus pembunuhan jurnalis wartawan Jamal Khashoggi merenggangkan hubungan AS dan Saudi. Pejabat senior AS menyebut masyarakat di negaranya mendesak Saudi memberi pemaparan jelas tentang yang terjadi pada Khasoggi.

Selain itu, publik di AS juga ingin Saudi segera menghukum para pembunuh wartawan tersebut. Kini Peompeo terdesak untuk menekan Saudi atas pembunuhan itu.

KurdiHak atas fotoREUTERS
Image captionTentara Kurdi bertempur bersama AS melawan ISIS, tapi dianggap kelompok teror oleh Turki.

Mengapa AS menarik pasukan militer dari Suriah?

Tahun 2014, milisi ISIS menguasai wilayah Suriah dan Irak yang diperkirakan mencapai 100 ribu kilometer persegi. Pada periode itu, ISIS menunjukkan aksi brutal terhadap sekitar 8 juta penduduk di kawasan itu.

Namun kini ISIS disebut hanya mengontrol 1% wilayah yang pernah mereka kuasai itu.

Bagaimanapun, ISIS belum dapat dikatakan sudah takluk dari pasukan koalisi. Agustus lalu,

Laporan Departemen Pertahanan AS memperkirakan masih terdapat 14 ribu milisi ISIS di Suriah dan 17 ribu lainnya di Irak.

Akan tetapi, Desember lalu Presiden Trump mengejutkan sekutunya serta menghadapi berbagai kritik di dalam negeri karena memerintahkan pasukan AS angkat kaki dari kawasan Suriah yang kini dikontrol YPG dan Aliansi Pasukan Demokrasi Suriah.

Penasehat keamanan AS, John Bolton, menyebut sejumlah kondisi yang memungkinkan penarikan pasukan itu. Ia memperkirakan, target militer AS hengkang dalam empat bulan ke depan dapat meleset.

Bolton berkata, penarikan pasukan dapat dilakukan jika ada jaminan bahwa ISIS telah kalah dan tak dapat bangkit kembali, serta AS menjamin keselamatan pasukan yang menyokong pemberantasan kelompok teror.

Amerika SerikatHak atas fotoREUTERS
Image captionJohn Bolton berada di Turki dan beberapa negara di kawasan itu untuk membahas penarikan pasukan AS dari Suriah.

Sejauh mana kehadiran AS di Suriah?

Sekitar dua ribu tentara AS diperkirakan ditugaskan di Suriah. Pasukan tempur AS pertama kali tiba pada musim gugur tahun 2015, dalam era pemerintahan Presiden Barack Obama.

Para tentara AS itu dikirim dalam jumlah kecil untuk melatih dan memberi masukan serta siasat tempur bagi tentara Kurdi.

AS sebelumnya juga melatih dan mempersenjatai kelompok pemberontak Arab Suriah untuk melawan ISIS.

Sejak saat itu jumlah tentara AS di Suriah terus bertambah. AS bahkan membangun basis militer dan pangkalan udara di pinggiran kawasan timur laut Suriah.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat

Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2