Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
HAM
KontraS: Penegakkan HAM Era Pemerintahan Jokowi Semakin Mundur
2017-12-11 14:48:35
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di usia tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai mundur dibandingkan era pemerintah sebelumnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, kemunduran tersebut dapat dilihat dari janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang disuarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa kampanye belum terealisasi hingga saat ini.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma dalam media briefing memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember mengatakan kemunduran tersebut dapat dilihat dari belum terealisasinya janji Presiden Jokowi yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 yang juga sudah ia tuangkan dalam Nawacita.

"Tetapi kenyataannya sebaliknya, banyak aktor yang diindikasi bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM berat justru kini menduduki jabatan dalam pemerintahan," ujar Feri di Jakarta, Minggu(10/12).

Sementara saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya dibuka ruang di mana presiden mengundang dan berdiskusi dengan para korban pelanggaran HAM berat di istana, meskipun dalam tataran pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian kasus masih mandek.

Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, hingga kini belum ada pembahasan apa pun terkait rencana tersebut maupun upaya untuk memanggil para korban untuk mendiskusikan langkah apa yang sebaiknya ditempuh.

"Saya dan teman-teman pegiat HAM sudah berulang kali datang ke Kantor Staf Presiden dan Sekretaris Kabinet untuk memberikan berkas-berkas dan menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian kasus-kasus ini tetapi sampai sekarang tidak ada respons dari Presiden," kata Feri.

Dalam dua tahun ke depan, Feri meragukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu akan masuk ke "radar" Presiden Jokowi mengingat 2018 dan 2019 adalah tahun politik untuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Ia khawatir isu HAM hanya akan digunakan sebagai komoditas politik semata tanpa ada langkah penyelesaian yang riil.

"Kami selalu menekankan ke Presiden agar memberi instruksi tegas kepada Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya setidaknya beberapa kasus dahulu seperti peristiwa Wasior, Wamena yang juga sudah disebut-sebut dalam Universal Periodical Review Dewan HAM PBB Mei lalu. Tetapi langkah itu pun belum dilakukan," ujar Feri.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam hal penegakan HAM yang belum tuntas dilakukan pemerintah. "Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Jawa Tengah, Ahad.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, katanya, misalnya penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. "Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Presiden.

Secara khusus Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas upaya Komnas HAM dan para aktivis HAM yang tidak henti memperjuangkan rasa keadilan masyarakat, serta para kepala daerah yang telah mengembangkan daerah berwawasan HAM (human right cities). "Selamat hari HAM sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil untuk Indonesia yang makmur untuk Indonesia yang sejahtera," kata Presiden.(Antara/republika/bh/sya)




 
   Berita Terkait > HAM
 
  Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
 
ads1

  Berita Utama
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Nadiem Makarim Harus Belajar Kembali Tentang Kebudayaan

LPSK Apresiasi Artis Baim Wong, Bantu Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO

Adriani Didakwa Melakukan Penipuan dengan Pemalsuan Surat Tanah

Legislator Tolak Rencana Tambah Kuota Impor Kakao

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2