Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Korea Utara
Korsel Isulkan Perundingan Militer dengan Korea Utara
2017-07-18 05:33:40
 

Seorang tentara Korea Utara, dan seorang rekan Korea Selatan saling memandang melalui sebuah jendela di gedung PBB di desa gencatan senjata di Panmunjom, di mana Seoul menyarankan agar perundingan harus dilakukan.(Foto: Reuters)
 
KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Korea Selatan (Korsel) mengusulkan perundingan militer dengan Korea Utara menyusul ketegangan yang meningkat setelah uji coba rudal jarak jauh oleh Pyongyang.

Apabila mengalami kemajuan, pembicaraan ini diharapkan akan meningkat menjadi perundingan tingkat tinggi yang pertama sejak 2015.

Seorang pejabat senior Korsel mengatakan perundingan harus bertujuan menghentikan "semua kegiatan bermusuhan yang mengakibatkan ketegangan militer" di perbatasan kedua negara.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sejak awal memberikan isyarat bahwa pihaknya menginginkan adanya hubungan lebih dekat dengan Korea Utara.

Korea Utara sejauh ini belum menanggapi usulan Korea Selatan tersebut.

Dalam sebuah pidato di Berlin, Moon mengatakan dialog dengan Korea Utara lebih mendesak dilakukan ketimbang sebelumnya dan mengharapkan perjanjian perdamaian ditandatangani.

korea utaraHak atas fotoED JONES/GETTY
Image captionPara perwira tentara Korea Utara dalam sebuah acara kemiliteran di Pyongyang baru-baru ini.

Dia mengatakan bahwa dialog semacam itu sangat penting bagi mereka untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang.

Namun demikian, Korea Utara tetap saja sering menggelar uji coba rudal rudal, termasuk uji coba rudal balistik belakangan ini, yang dianggap bertentangan dengan resolusi PBB dan dikhawatirkan oleh AS dan negara-negara tetangga Korut.

Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Choo-suk mengatakan perundingan dapat digelar di Tongilgak, di sebuah bangunan milik Korea Utara di Panmunjom, di kawasan zona demiliterisasi antara kedua negara.

Dia mengusulkan perundingan dilakukan pada 21 Juli mendatang, dengan mengatakan: "Kami mengharapkan tanggapan positif dari Korea Utara."

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Cho Myoung-gyon juga mendesak pemulihan komunikasi langsung (hotline) antara kedua Korea, yang ditutup tahun lalu setelah sebuah uji coba nuklir Korea Utara.

Wartawan BBC di Seoul, Karen Allen, mengatakan tujuan akhir dari perundingan ini adalah mengakhiri konfrontasi militer yang telah mendominasi hubungan antara kedua Korea selama beberapa dekade.

Upaya ini bisa dimulai terlebih dulu membangun kepercayaan diri di antara kedua negara, seperti mengakhiri siaran propa.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korea Utara
 
  Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Lintasi Jepang
  Setelah Sukses Uji 'Bom Hidrogen' Korut, Apakah Urusannya Masih Seperti Biasa?
  Gawat, Korea Utara Luncurkan Rudal Melintasi Jepang, Indonesia Mengecam
  Korea Utara Luncurkan 3 Rudal Jarak Pendek ke Laut
  Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond

Prabowo dan Amien Rais Ikut Aksi Bela Rohingya 169

 

  Berita Terkini
 
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus

APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Kapolri Pimpin Sertijab Kalemdiklat, Aslog, Sahlijemen dan Kapolda Babel

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2