Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Samarinda
Korupsi Perjalanan Dinas Sekwan Kukar, Jaksa Hadirkan 3 Saksi
2017-06-01 12:28:59
 

Suasana sidang dugaan korupsi perjalanan dinas oleh Sekretaris Dewan DPRD Kukar dengan terdakwa Sofian, menghadirkan 3 orang Saksi.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2013 yang diduga fiktif, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 540.900.400,- di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl. M Yamin Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda pemeriksa para Saksi.

Sidang dengan terdakwa Sofian selaku PPTK yang merupakan Sekretaris DPRD Kukar tahun 2013 lalu, di gelar pada, Rabu (31/5) dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Parmatoni, SH yang didampingi Deky Felix Wagiju, SH,MH dan Anggraeni, SH sebagai Hakim anggota,

Jaksa Penuntut Umum Joise, SH dan Indung, SH dari Kejaksaan Negeri Tenggarong dengan menghadirkan 3 orang Saksi, yaitu: Abidinsyah selaku Kabag Keuangan, M Rifani selaku Bendahara dan Tafiudin selaku Kasubag Verifikasi.

Terdakwa Sofian didakwa melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam pasak 2 ayat 1 dan padal 3 tentang korupsi.

Dalam menjawab pertanyaan majelis hakim dan JPU, Abidinsyah selaku Kabag Keuangan dan M Rifani selaku Bendahara mengaku menandatangani penerimaan uang, namun tidak menerima uangnya dan keduanya mengaku tidak berangkat dalam perjalanan dinas tersebut. Sedangkan Tafiudin selaku Kabag verifikasi mengaku hanya menerima sebagian uang, namun juga tidak berangkat sehingga diduga merugikan keuangan negara Rp 640.900.400,-

Usai sidang, Penasihat Hukum terdakwa Sofian, Erwin mengatakan bahwa hasil penyidikan terdapat dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa Rp 540 juta, dari kerugian tersebut sudah dikembalikan terdakwa Rp 100 juta, sebut Erwin.

"Dalam penyidikan ditemukan kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa Rp540 juta, dari kerugian tersebut sudah dikembalikan disaat penyidikan Rp 100 juta, namun kita harapkan agar sebelum tuntutan kerugian tersebut dikembalikan, sehingga meringankan tuntutan jaksa penuntut umum," ujar Erwin.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba

Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat

Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu

DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2