Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

   

  Berita Terkini >>
   
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 

Korupsi Depkes, Mediana Akui Terima Rp 500 Juta
Tuesday 08 Nov 2011 16:51:06
 
Mediana Hutomo (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap artis Mediana Hutomo. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait proyek pengadaan alat kesehatan untuk pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan (Depkes) pada 2007 lalu.

Mediana tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/11). Ia enggan memberikan k komentar kepada wartawan dan memilih cepat-cepat masuk ke dalam gedung. Namun, diperoleh informasi bahwa artis sinetron itu dimintai keterangan sebagai saksi untuk mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Rustam Pakaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.

Namun, usai menjalani pemeriksaan beberapa jam, Mediana Hutomo akhirnya mau buka mulut. Ia pun mengakui dimintai keterangan terkait aliran dana proyek pengadaan alat kesehatan itu. Dana ini memang mengalir ke pengajian artis yang dikelolanya.

"Saya dan teman-teman bikin konser religi pada 2008. Seperti biasanya, kami minta sponsor dari instansi swasta dan pemerintah. Yang diperiksa ini salah satu dari instansi pemerintah. Kami dapat Rp 500 juta dari pihak Depkes pada H-1 acara. Semuanya sudah habis dipakai untuk acara. Laporannya juga sudah lengkap dan kami sampaikan ke KPK,” jelasnya.

Menurut dia, uang yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi itu, telah habis digunakan untuk membayar segala kebutuhan konser religi yang diadakan pada 2008 silam. "(Habis) sudah untuk terpakai acara semuanya. Kami dapat dari Depkes Rp 500 juta. Untuk membayar gedung, artis, akomodasi, dan lainnya,” imbuh dia.

Mediana juga mengakui telah beberapa kali dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan ini merupakan yang kali keempatnya terkait kasus tersebut. "Saya diperiksa, karena posisi saya sebagai bendahara dan terkait pencairan dana sumbangan Depkes itu. Sedangkan ketuanya adalah Cici Tegal,” selorohnya.

Seperti diketahui, Mediana diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rustam Pakaya. KPK telah menetapkan Rustam sebagai tersangka pada 29 September lalu. Rustam diduga melakukan korupsi Rp 6,8 miliar dalam pengadaan alat kesehatan pada Pusat Penanggulangan Krisis Depkes pada 2007. Rustam dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Mediana dan Sri Wahyuningsih alias Cici Tegal juga pernah diperiksa di Pengadilan Tipikor atas perkara terdakwa mantan Sekjen Depkes Sjafii Ahmad. Kedua artis tersebut memberikan kesaksian dalam kasus korupsi pengadaan alat rontgen portable di Depkes pada 2007-2008. Dalam persidangan tersebut, mereka mengakui menerima sumbangan dari pihak Depkes untuk kegiatan pengajian yang dikelolanya. (mic/spr)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com