Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Kota Sentani Sempat Mencekam
Tuesday 02 Aug 2011 18:14:08
 

Ilustrasi
 
SENTANI (BeritaHUKUM.com) - Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Komite Nasional Pembebasan Irian Barat (KNPB) berkumpul di pertigaan Bandara Klas I Khusus Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (2/7). Mereka menuju Waena, untuk bergabung dengan massa di sana yang melakukan orasi dalam rangka mendukung rencana pertemuan "International Lawyer for West Papua" di London, Inggris.

Akibat aksi tersebut, Sentani sempat menjadi sepi dan mencekam. Toko-toko serta pusat ekonomi di sepanjang jalan protokol tutup. Kendaraan umum pun sepi, sehingga banyak penumpang terlantar di jalan-jalan, terutama jurusan Sentani-Abe. Begitupun kendaraan umum dalam kota di Sentani, para sopir lebih memilih pulang ke rumah ketimbang penumpang.

Sebagian besar masyarakat Sentani, justru menjadikan aksi tersebut sebagai tontonan yang menarik, karena para pendemo menggunakan berbagai macam atribut, seperti koteka. Untuk pengamanan aksi tersebut, Polres Jayapura menurunkan 250 personel gabungan Brimob Polda Papua yang dipimpin langsung Kapolres AKB Mathius D Fakhiri.

Dari Jakarta, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, peristiwa penyerangan oleh sekelompok warga bersenjata tak dikenal di Abepura, menjadi indikasi sekuritisasi yang kian ketat. Namun, citra Papua sebagai daerah yang tidak aman akan tetap berlanjut. Tingkat keamanan di Papua selalu meningkat ini, ditengarai adanya pembiaran oleh aparat keamanan setempat agar proyek sekuritisasi tetap berjalan.

"Salah satu kemungkinan adanya peristiwa penembakan di Papua itu untuk membangun image bahwa Papua tidak aman. Di lihat dari sisi waktu, terjadinya penyerangan atau penembakan di Papua selalu berdekatan dengan peristiwa besar lainnya, tandasnya.

Sementara Direktur Imparsial Poengky Indarti mengatakan, peristiwa penghadangan dan penyerangan sekelompok warga bersenjata tak dikenal di Abepura,diduga berkaitan dengan agenda international soal Papua yang berlangsung di Inggris.

"Agak susah memang untuk melihat siapa yang bermain. Tapi, saya menduga kalau ini ada hubungannya dengan international Lawyer for West Papua Conference di Inggris. Hal ini terkait dengan penentuan pendapat rakyat Papua yang akan diajukan kepada dunia internasional dalam waktu dekat," kata Poengky Indarti.

Mengenai keterlibatan OPM dalam penembakan ini, kata Poengky, hal tersebut sudah dibantah oleh komandan OPM di daerah Keerom, Lambert Pekikir, melalui media massa. "Ada perintah untuk tidak melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (1/8) dini hari, tiga warga sipil dan satu anggota TNI Yonif 756 tewas ditembak dan dibacok warga bersenjata itu saat melintas di ruas jalan Arso yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom. Sementara, beberapa warga sipil lain mengalami luka-luka dan kini masih dirawat di RSUD Abepura dan RS Bhayangkara.(mic/sya)




 
   Berita Terkait > Papua
 
  Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
  Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
  Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
  Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
  Wabup Pelinus Balinal: Masyarakat Ilaga Tak Perlu Merasa Takut untuk Beraktivitas
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2