Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Radikalisme
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme
2019-10-24 11:55:04
 

Ilustrasi. Fachrul Razi (kiri) dan Din Syamsuddin (kanan).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A dikenal dengan Din Syamsuddin menyoroti pernyataan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang ingin memberantas paham radikalisme.

"Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme," katanya di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Rabu (23/10).

Seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.

"Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi - fungsinya sudah ada sejak kelahiranya," ujarnya.

Din meminta fungsi Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagaaman.

"Jangan dibelokkan, antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik," ujarnya.

Anti radikalisme yang terus didengungkan pemerintah menyakiti hati umat Islam.

Pasalnya, umat Islam seperti menjadi kelompok tertuduh atas wacana tersebut.

"Terus terang sebagian dari umat Islam terkena atas tuduhan itu. Ini menyakitkan," tegasnya.

Umat Islam Indonesia dipastikan Din merupakan kelompok yang toleran.

Umat Islam juga setia dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar bangsa.

Di mata mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, Indonesia tidak akan sedamai saat ini jika umat Islam tidak toleran.

"Jadi tidak perlu ada klaim 'Kami Pancasila'. Umat Islam juga berjasa di dalam melahirkan Pancasila," tambahnya.(dbs/gelora/okezone/rmol/bh/sya)







 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Kaji Ulang Diksi Radikalisme
  Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
  Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
  Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal
  Sudut Pandang Berbeda Soal Radikalisme, Ini Kata Anak Pahlawan Nasional dan Penggiat
 
ads1

  Berita Utama
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

Mafia Pangan Harus Diberantas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law

Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus

Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan

Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2