Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Radikalisme
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme
2019-10-24 11:55:04
 

Ilustrasi. Fachrul Razi (kiri) dan Din Syamsuddin (kanan).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A dikenal dengan Din Syamsuddin menyoroti pernyataan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang ingin memberantas paham radikalisme.

"Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme," katanya di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Rabu (23/10).

Seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.

"Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi - fungsinya sudah ada sejak kelahiranya," ujarnya.

Din meminta fungsi Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagaaman.

"Jangan dibelokkan, antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan, kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik," ujarnya.

Anti radikalisme yang terus didengungkan pemerintah menyakiti hati umat Islam.

Pasalnya, umat Islam seperti menjadi kelompok tertuduh atas wacana tersebut.

"Terus terang sebagian dari umat Islam terkena atas tuduhan itu. Ini menyakitkan," tegasnya.

Umat Islam Indonesia dipastikan Din merupakan kelompok yang toleran.

Umat Islam juga setia dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar bangsa.

Di mata mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu, Indonesia tidak akan sedamai saat ini jika umat Islam tidak toleran.

"Jadi tidak perlu ada klaim 'Kami Pancasila'. Umat Islam juga berjasa di dalam melahirkan Pancasila," tambahnya.(dbs/gelora/okezone/rmol/bh/sya)






 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
  Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
  Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
  Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
ads1

  Berita Utama
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri

Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat

Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan

Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2