Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rupiah
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
2018-11-19 23:58:56
 

Ilustrasi. Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pembuatan uang Braille bagi penyandang cacat mata atau tidak bisa melihat, yang akan dicetak uang Braile tersebut bagi penyandang tuna netra saat pemerintahan Prabowo-Sandi jika nanti menang merupakan perintah Konstitusi, yang tertera dalam UUD 1945 yaitu kewajiban negara melindungi dan melayani warga negaranya, demikian kemuka Arief Poyuono Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, terkait pernyataan Hasyim Djoyohadikusumo, Adik daripada Prabowo Subiato Capres 2019.

Dalam benaknya, Dirinya merasa heran, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin yang nyinyir dan terkesan rada pilon, mengatakan kalau menganggap lucu pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang akan memproduksi uang kertas braille bila Prabowo berkuasa," timpal Poyuono, Senin (19/11).

Adapun perbedaan cetakan uang kertas yang tidak dilengkapi dengan huruf Braille dengan uang kertas yang non Braille dalam tampilannya. "Jadi maaf ya, ini menunjukkan kalau tim kampanye nasional Joko Widodo - Maruf Amin yang mengkritik dan mentertawai terkait uang Braille sangat below standar pengetahuannya," cetus Poyuono.

Kemudian pencetakan mata uang rupiah dilengkapi huruf braille merupakan sebuah pemenuhan hak bagi warga negara penyandang cacat yang difabel, lanjut Arief Poyuono menerangkan.

Disamping itu, bahwa pencetakan uang braile juga merupakan sebuah bentuk layanan publik bagi warga negara Indonesia yang penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rawan terperangkap ke dalam 5 komponen eksklusif sosial yang dikemukakan oleh Pirson, yaitu kemiskinan, pengangguran, lemahnya jaringan sosial, lingkungan fisik dan layanan publik atau swasta. "Yang selama ini oleh Pemerintahan Joko Widodo tidak pernah diberikan pelayanan dengan baik sebagai tanggung jawab negara," jelas Poyuono.

Sebenarnya, pendapat Hasyim tersebut karena sejak dahulu itu, 2016, itu uang rupiah kita itu sudah bisa dikenali oleh kaum disabilitas. Jadi itu diraba pun kaum disabilitas sudah tahu, berapa sebenarnya harga atau nilai dari uang rupiah tersebut.

"Dari mana bisa penyandang difabel mengenali uang kertas atau logam dalam bentuk rupiah, sedangkan di uang kertas dan logam rupiah tidak ada huruf braille atau cetakan dot nya yang menandakan besaran uang rupiah tersebut," ucapnya.

Padahal, utaranya menjelaskan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada. Dan banyak negara mata uang yang mereka cetak itu ada hurup-hurup Braille dalam bentuk hurup hurup dot.

"Bahkan seperti baru-baru ini Inggris mencetak mata uang kertas Pounsterling Braille," paparnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
  Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
  Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
  Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
 
ads

  Berita Utama
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

 

  Berita Terkini
 
GARBI Tidak Akan Akuisisi PKS

BPN: Sistim Pelayanan Publik Lebih Akurat dengan e-KTP Terintegrasi

Warganet Sepakat Lawan Hoax dan Posting Do'a untuk Suksesnya Pemilu 2019, Aman dan Damai

Hebat..!! Kerajinan Tangan Berbahan Baku Sampah Hasil Karya Para Lansia Dijual Online

Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2