Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Investasi Pandawa
Kuasa Hukum Korban Penipuan Investasi Bodong Minta Pandawa Grup Dipailitkan
2017-05-25 19:39:21
 

Riesqi Mardiansyah,SH, (tengah) saat mendampingi kliennya korban nasabah Pandawa Grup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/5).(Foto: BH /yun)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan nasabah yang menjadi korban penipuan investasi bodong Pandawa Grup memenuhi halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kehadiran para nasabah itu guna melakukan verifikasi data sebagai langkah lanjutan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Mereka semua terlihat mengantre untuk melakukan verifikasi data keuangan. Salah satu Kuasa Hukum nasabah dari downline Yusuf Paparang yaitu Riesqi Mardiansyah,SH, mengatakan bahwa, maksud kedatangan kliennya adalah untuk mengetahui kejelasan status uang mereka.

"Ini kami diundang sesuai pengumuman di koran rapat verifikasi piutang. Ada rapat verifikasi oleh pengurus PN jakarta Pusat," ujar Riesqi.

Riesqi juga menjelaskan, "korban penipuan investasi bodong dari downlinenya Yusuf Paparang kurang lebih berjumlah 200 nasabah yang akan diurus proses PKPU nya. Bahwa hari ini hari terakhir pendaftaran PKPU dan banyak nasabah yang menginginkan Pandawa Grup di pailitkan, karena mereka berfikir sudah tidak ada lagi harapan Pandawa dapat beroperasi kembali apalagi setelah pimpinannya yaitu Nuryanto sudah ditahan oleh pihak Kepolisian," jelas Riesqi, kepada para awak media yang mewawancarainya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menurut Riesqi, Pandawa Group akan mengajukan proposal perdamaian pada 30 Mei mendatang. Proposal itu menentukan apakah Pandawa Grup sanggup untuk melunasi hutangnya atas kesepakatan seluruh nasabah.

"Tanggal 30 rapat pembahasan perdamaian. Kalau si debitur ini mengajukan perdamaian dalam proses PKPU sementara maka akan rapat perdamaian, kalau tidak, ya berarti dinyatakan pailit," ujarnya.

Diketahui PT Pandawa Grup diduga kuat telah melakukan kegiatan investasi bodong yang menelan kerugian bagi ribuan nasabahnya. Permasalahan ini pun diajukan gugatan ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama proses gugatan tersebut pihak Pandawa disebutkan telah mengakui memiliki utang kepada nasabahnya. Nantinya, 30 Mei mendatang pihak Pandawa akan menyampaikan proposal perdamaian untuk melunasi utang.

Proposal tersebut melampirkan opsi cara pengembalian utang perusahaan kepada nasabah, baik secara langsung atau mencicil. Proses ini disebut dengan PKPU yakni salah satu alternatif dalam penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Jika mediasi tidak dapat ditempuh, maka perusahaan milik tergugat dapat dipailitkan.(bh/yun)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Investasi Pandawa
 
  Leader KSP Pandawa Group YP Digiring Menjadi Tersangka Baru
  Koperasi Pandawa Group Dinyatakan Pailit oleh Majelis Hakim
  Kuasa Hukum Korban Penipuan Investasi Bodong Minta Pandawa Grup Dipailitkan
  Bos Pandawa Mantan Tukang Bubur Ayam dan 21 Tersangka Digiring di Polda Metro Jaya
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!

Prajurit TNI dan Polri Jangan Menyakiti Hati Rakyat

Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh!

Silaturahmi Ke Pesantren, Zulkifli Hasan: Sudah Waktunya Ulama dan Umara Bersatu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2