Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Islam
Kunjungan Wapres AS Momentum Penjelasan Sikap Atas Islam
2017-04-22 00:33:53
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPRRI, Sukamta melinai, kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia merupakan momentum untuk mendapat penjelasan terkait sikap AS yang menunjukkan permusuhan terhadap dunia Islam di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

"Pertama, terkait dengan executive order dari Presiden Donald Trump yang melarang imigran dari enam negara Muslim untuk berkunjung ke Amerika Serikat," ujar Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).

Pasalnya, menurut Sukamta, executive order tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Bahkan hal tersebut dapat memperburuk hubungan AS dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

Menurutnya, tindakan ini dapat semakin meningkatkan Islamofobia di dunia barat. Sentimen terhadap Muslim dapat meningkat terkait dengan adanya kecurigaan yang berlebihan dari pemerintah AS.

"Apabila Islamofobia meningkat, maka keselamatan dan kenyamanan WNI yang berada di luar negeri tentunya akan terganggu," ujar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan DIY ini.

Kedua, lanjut Sukamta, terkait dengan tindakan AS yang menyerang Suriah dengan bom berkekuatan besar yang dilakukan tanpa meminta persetujuan PBB terlebih dahulu. Sukamta berpendapat bahwa semakin bertambahnya aktor eksternal yang terlibat maka penyelesaian perang di Suriah pun akan semakin sulit."Tindakan ini dapat memperparah keadaan di Timur Tengah yang sudah sedemikian rumit," jelas Sekretaris Fraksi PKS ini.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat melancarkan serangan misil Tomahawk ke Suriah pada 7 April 2017 yang menyerang basis militer Suriah di Shayrat setelah pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terhadap penduduk sipil.

Serangan militer ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah AS, sebelum mendapatkan persetujuan dari Kongres AS maupun dari PBB dan menewaskan setidaknya sembilan warga sipil di Suriah.(mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Islam
 
  Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam
  Indonesia Butuh Pemimpin Berpaham Islam Moderat
  MUI Datangi PCNU Garut Klarifikasi Penolakan Kedatangan Ustadz Bachtiar Nasir
  Ketum Muhammadiyah: Islam dan TNI Itu Satu Napas Satu Jiwa
  Muhammadiyah dan Persis Bentuk Benteng Koordinasi
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2