Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Lampung
LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
2018-01-17 16:37:06
 

Ilustrasi. LBH Awalindo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LBH Awalindo Samsi Eka Putra yang mendapat mandat khusus dari masyarakat Lampung Utara mengatakan, dari penelusuran dan data yang dimiliki, adanya sejumlah uang dugaan korupsi yang sangat fantastis di Lampung Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi soal pelaksanaan proyek, anggaran BPJS Kesehatan, sertifikasi para guru, dan honor pegawai di lingkungan Kabupaten Lampung Utara.

"Kalau kami akumulasikan bisa sampai Rp 600 miliar," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Samsi menjelaskan, telah melaporkan dan menyerahkan sejumlah dokumen dugaan korupsi tersebut, tinggal menunggu ditindaklanjuti oleh KPK.

"Laporan KPK itu sendiri sudah kami kemas dalam satu bundel besar. Kami siapkan bukti permulaan. Di antaranya kontrak perencanaan Rp 118 miliar, BPJS Rp 19 miliar, ini yang kami pertanyakan," tuturnya.

KPK merespon laporan yang diserahkan tadi. Kata Samsi, laporan tersebut akan diproses paling lambat dalam 30 hari kerja.

"Penyebabnya apa mari sama-sama kita selidik, siapa pelakunya sama-sama kita selidiki," tandasnya.

Kabupaten Lampung Utara kini dipimpin oleh Agung Ilmu Mangkunegara dan Sri Widodo. Keduanya menjadi bupati dan wakil bupati Lampung Utara untuk periode 2014-2019.(wah/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Lampung
 
  LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
  Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
  Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
  Dalil Pemohon Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan PHPU Lampung
  Pusat Diminta Tinjau Ulang Izin Perusahaan Batu Bara
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2