Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
HAM
LPSK Siap Lindungi Korban HAM Berat
Friday 11 Nov 2011 20:05:57
 

Aksi unjuk rasa penuntasan kasus pelanggaran HAM berat (Foto: Pitaloka.com)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap untuk memberikan perlindungan terhadap para korban pelanggaran HAM berat. Pemberian bantuanitu mencakup aspek restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Bahkan, saat ini yang sudah dijalankan adalah pemberian bantuan medis dan bantuan psiko-sosial. "Pemberian bantuan tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSK Nomor 4/2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam press briefing si kantor LPSK, Jakarta, Jumat (11/11).

Sedangkan nggota LPSK Lili Pintauli mengatakan, perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat merupakan hak korban dan kewajiban negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan juga putusan-putusan (yurisprudensi). "Pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat merupakan amanat UU Nomor 13/2006 yang disebutkan dalam Pasal 6 dan pasal 7," jelasnya.

Dalam pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat, lanjut dia, LPSK belum pernah memakai instrumen kompensasi. Alasannya, hal tersebut membutuhkan putusan pengadilan HAM. "Sedangkan untuk restitusi sudah dilakukan dengan mengajukan restitusi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ifdal Kashim menyatakan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat dari LPSK. "Korban pelanggaran HAM pada umumnya telah dilindungi LPSK. Jika ada dimensi pidana dalam kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM juga selalu komunikasi dengan LPSK," tandasnya.(mic/irw)




 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2