Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
LPSK
LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
2018-10-10 19:16:25
 

Tampak Kanan ,Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) angkat bicara pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai bahwa PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut merupakan pembaruan aturan dari ketentuan hukum yang terdahulu.

"Korelasinya semalam PP Nomor 43 tahun 2018 disahkan Jokowi terkait tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi, PP Nomor 43 merupakan penyempurnaan PP Nomor 71 Tahun 2000," jelasnya di Media Center LPSK, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Haris, penyempurnaan ketentuan hukum tersebut diantaranya ialah mengenai diaturnya batasan waktu bagi penegak hukum dalam menerima dan memproses aduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

"Apa beda kedua PP ini? Nah aturan PP terbaru lebih teknis termasuk waktu, dulu ada yg lapor bertahun-tahun tapi tidak ada kejelasannya, nah di PP terbaru laporan diproses dalam 30 hari," ujarnya.

Selain itu, Lanjut Haris, PP Nomor 43 Tahun 2018 ini juga secara eksplisit mengatur besarnya premi yang akan diberikan kepada pelapor sebagai bentuk penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"PP Nomor 43 Tahun 2018 juga mengatur tentang kepastian besaran penghargaan yang bisa diterima oleh pelapor, kalau yang lama tidak disebut berapa premi yang diperoleh dan PP Nomor 43 Tahun 2018 ini menyebut besaran premi dan semuanya jelas," kata dia.(bh/mos).



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2