Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kebijakan Ekonomi
Langkah Presiden dan Menteri Harus Seirama
2018-11-29 21:51:02
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan harus ada keseragaman langkah diantara para menteri dan Presiden.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Turut hadir sebagai pembicara, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadaila.

"Semua orang tahu Presiden Jokowi pro UMKM. Tapi kalau kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya ini bertentangan dengan keinginan Presiden," tandas legislator Partai Golkar itu.

Bamsoet menuturkan, sikap DPR RI jelas meminta kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali atau jika perlu dibatalkan. Hal serupa juga disuarakan KADIN dan HIPMI yang kemudian mendapatkan tanggapan dari Presiden Jokowi dalam Rapimnas KADIN di Solo.

Ternyata memang kemarin Presiden menyampaikan kepada kita bahwa draf tersebut belum sampai ke mejanya. "Artinya, menteri ini mengumumkan sesuatu yang Presiden belum setuju," kata Bamsoet.

Padahal, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan pembangunan industri yang berdaya saing. Terbukti, kontribusi UMKM pada PDB Indonesia mencapai 60 persen.

DPR sebagai suara parlemen ingin mengimbau satukan langkah, "satukan sikap dalam pemerintahan ini agar kebijakan yang lahir dari istana tidak membuat bingung masyarakat. Kita tidak ingin pemerintah ini gagal, kita ingin pemerintah ini sukses mensejahterakan masyarakat," tambah Bamsoet.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Presiden yang telah mencoret kebijakan relaksasi DIN dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Menurutnya, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dalam negeri tak perlu diragukan lagi.

Bahkan, lanjutnya, Presiden telah melakukan penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 7 persen, pajak UMKM yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen. Pemerintah juga mengeluarkan kredit tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta.

Legislator PDI Perjuangan ini pun menyanyangkan visi misi Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang justru bertentangan dengan keinginan pemerintah. "Saya pikir tidak boleh ada lagi ke depan menteri yang tidak satu suara, semoga tidak terjadi lagi di masa mendatang," tandasnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Kebijakan Ekonomi
 
  Langkah Presiden dan Menteri Harus Seirama
  Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI
  Paket Kebijakan Ekonomi XVI Ancam Industri Kecil
  Daya Serap PMN Rendah, Paket Kebijakan XV Pemerintah Dipertanyakan
  Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2