Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Penistaan Agama Islam
Legislator Kritisi JPU Tak Siap Bacakan Tuntutan pada Sidang Ahok
2017-04-13 09:39:31
 

Ilustrasi. Tampak tim Jaksa penuntut umum (JPU) pada kasus penistaan agama islam dengan tersangka Ahok.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mengkritik Kejaksaan Agung, khususnya tim Jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak siap membaca tuntutan perkara dalam sidang kasus dugaan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin, Selasa (11/4).

“Saya agak kaget cuma gara-gara mesin ketik tidak siap membacakan tuntutan perkara. Pak Benny (ketua rapat-red) bantulah anggarannya, masa buat ngetik tidak ada. Ini kan penuntut nasional, malulah,”ujar Aboe dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo, Rabu (12/4).

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai ada sandiwara yang kurang nyaman dari kejaksaan. Ini menunjukan tim yang tidak kuat dari jaksa penuntut umum. Terlebih lagi alasan ketidak siapan tim penuntut umum membacakan tuntutan karena belum selesai mengetik materi. Padahal hakim telah memberikan waktu selama satu pekan untuk mempersiapkan materi tuntutan. Aboe berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi dalam dunia hukum Indonesia.

Akibat permintaan penundaan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum itu, maka sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ahok ditunda hingga 20 April mendatang.

Sementara, Tak hanya publik, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga marah mengetahui sidang Ahok di tunda. Dia menilai alasan JPU menunda persidangan karena belum selesai mengetik tuntutan adalah mengada-ngada, bagian dari skenario Polda dan Jaksa Agung agar sidang ditunda.

"Jaksa disuruh action. Pengacaranya dibikin sandiwara seolah dirugikan. Ini omong kosong, ini bikin ketawa semut," kata Fahri di gedung DPR, kemarin.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan telah bersurat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seminggu sebelum sidang agar menunda sidang sampai selesai Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April, dengan alasan keamanan. Permintaan itu kemudian direspons positif oleh Jaksa Agung M Prasetyo.(Ayu/DPR/bi/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Penistaan Agama Islam
 
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Berikut Tanggapan Haedar Nashir
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Begini Sikap Anies
  Vonis Ahok Bawa Harapan Menguatnya Kepercayaan Publik Lembaga Peradilan
  Ketua DPR Minta Semua Pihak Terima Putusan Hakim Kasus Ahok
  Inilah Sosok Ketua Majelis Hakim yang Memvonis Ahok 2 Tahun Penjara
 
ads

  Berita Utama
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 

  Berita Terkini
 
Jangan Sedih! Foto WhatsApp yang Dihapus Bisa Kembali

Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi

Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul

Ibu Negara Iriana Melepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2