Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Hukum
Legislator Kritisi Penurunan Anggaran Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
2017-04-11 06:12:13
 

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dari Fraksi Partai Demokrat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengkritisi penurunan anggaran yang disusun Menteri Hukum dan HAM untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

"Kami sangat kecewa dan menyesalkan karena pemerintah menurunkan anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pasalnya, bantuan hukum bagi rakyat miskin ini merupakan mandat undang-undang untuk memberikan akses keadilan bagi orang tidak mampu," ungkap Erma.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi Partai Demokrat, begitu banyak persoalan hukum yang dialami oleh orang miskin namun mereka tidak bisa mendapat pendampingan, baik dari segi litigasi maupun non litigasi.

Dalam laporannya, Menkumham mencantumkan bahwa pada tahun 2016 total anggaran untuk program bantuan hukum bagi orang miskin sebesar 45 Miliar. Namun realisasi anggaran bantuan hukum sebesar 95,13 persen atau sekitar 42,8 miliar. Sementara pada tahun 2017, Menkumham memberikan anggaran bantuan hukum bagi rakyat miskin sebesar 19,1 Miliar.

Seharusnya menurut Erma, daya serap anggaran pada tahun sebelumnya menjadi patokan bagi penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Oleh karena itu pihaknya berharap Menkumham merevisi dalam APBNP untuk anggaran program konsultasi hukum dan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

"Tahun 2016 anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sekitar 45 Miliar, namun yang terserap sekitar 42 Miliar. Tahun 2017 kok dianggarkan hanya 19 Miliar. Ini kan tidak pantas sama sekali. Begitu banyak persolan hukum yang dialami oleh masyarakat tidak mampu, saya berharap Menkumham merevisi anggaran untuk program ini dalam APBNP mendatang, paling tidak 35 Miliar lah. Agar semua masyarakat tidak mampu yang memiliki persoalan hukum bisa mendapatkan bantuan pendampingan," pungkasnya.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hukum
 
  Legislator Kritisi Penurunan Anggaran Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
  Ketua KY: Sistem Hukum di Indonesia Masih Diperalat oleh Pemburu Rente
  Panglima TNI: Hukum Sebagai Panglima Bagi Prajurit TNI
  Panglima TNI: Penegakan Hukum dan Disiplin Prajurit Sangat Penting
  Kapuspen TNI: Selama Ini TNI Patuh pada Hukum Sebagai Panglima
 
ads

  Berita Utama
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna

Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian

DPO Kasus Mega Pungli, Ketua Komura Jafar Abdul Gafar Ditangkap Mabes Polri di Jakarta

 

  Berita Terkini
 
DHO WNA Nigeria Pemilik Sabu 2 Kg dari China Tewas di Tembak Polisi

Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana

Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1438 H di Mabes TNI

DPR Dorong UU Energi Baru Terbarukan (EBT)

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2