Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Uighur
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina
2018-12-15 06:59:31
 

Tampak muslim Uighur di kamp konsentrasi.(Foto: twitter @hijack_chien)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf. Ia meminta dengan tegas kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka turut membantu menjaga ketertiban dunia.

Hal ini ia sampaikan ketika interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12). Muzammil mengaku bersimpati terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah China terhadap masyarakat muslim etnis Uighur.

"Melalui forum tertinggi DPR ini yaitu Rapat Paripurna, kami meminta Kemenlu untuk memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintah China atau Dubes China di Indonesia terhadap hal yang terjadi di Uighur," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia mengaku mendengar kabar dari media, telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka ditahan tanpa proses hukum dan pandangan hukum yang jelas. Kemudian juga diminta untuk harus merubah nama islamnya. Menurut Almuzammil hal ini jelas mencederai kerukunan umat beragama di dunia.

Dalam kesempatan tersebut, legislator dapil Lampung I tersebut memohon kepada pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Kemenlu agar memberikan keterangan secara tertulis kepada DPR RI tentunya. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal ini di depan sidang paripurna agar seluruh pihak dapat mengetahui dan mendukung untuk tindak lanjut.

Sebelumnya, PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal kelompok Muslim Uighur di China dan menuntut pembebasan mereka. Pemerintah China menyatakan mereka ditahan dengan alasan mengatasi terorisme. Pernyataan ini dikeluarkan setelah sebuah komisi PBB mendengar beberapa laporan bahwa sampai satu juta Muslim Uighur di daerah Xinjiang barat ditahan di kamp pendidikan kembali.

Pemerintah Tiongkok menyangkal sejumlah tuduhan tersebut tetapi mengakui beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali. China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut.(eps/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Uighur
 
  Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
  DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
  Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
  Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
  Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar

Jelang Ujian Nasional IPPNU Kaur Gelar Istiqhotsah Akbar dan Do'a Bersama

Jokowi Dihukum, Survey Diragukan

FKUB Banten Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai

ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2