Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Legislator Minta Pemerintah Berikan Lahan Hutan Tidak Produktif ke Masyarakat
2018-04-06 05:48:13
 

Ilustrasi. Hutan Sumatera, perbatasan Lampung dan Bengkulu.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro berharap pemerintah tidak memberikan tanah hutan yang masih produktif ke masyarakat, melainkan lahan hutan yang sudah tidak produktif lagi. Hal tersebut diungkapkannya usai RDP Komisi IV DPR dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (4/4).

"Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) cukup bagus. Tapi kami harapkan jangan sampai tanah (hutan) yang masih produktif yang diberikan ke masyarakat. Namun lahan yang sudah tidak produktif lagi," ujar Darori.

Pasalnya, lanjut Darori, lahan yang masih produktif itu bisa mencegah tanah longsor dan banjir. Bahkan menurut penelitian, minimal 30 persen daerah aliran sungai (DAS) adalah hutan. Hal itu untuk mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir. Namun kenyataannya, di Pulau Jawa, hutannya hanya 15 persen. Jika lahan hutan produktif yang sangat sedikit itu masih dikurangi untuk masyarakat, maka ia khawatir akan terjadi banjir dan tanah longsor.

"Salah satu jalan keluarnya, pemerintah wajib memberikan bibit produktif bagi masyarakat, yakni bisa berupa bibit sayur-sayuran, atau buah-buahan. Dimana pohon tersebut tidak akan ditebang, namun cukup diambil buahnya saja untuk bisa menambah penghasilan masyarakat," papar politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Tidak hanya itu, Darori juga berharap agar pemberian sertifikat oleh pemerintah dalam bentuk sertifikat hak pakai lahan, bukan hak milik. Pasalnya, sertifikat hak milik akan memungkinkan masyarakat yang tengah dalam kesulitan ekonomi menjualnya kepada pihak lain.

"Saya setuju jika masyarakat diberikan sertifikat lahan (tanah hutan). Tapi tidak dalam bentuk sertifikat hak milik. Karena hak milik akan bisa dijual oleh keluarga tersebut ke pihak lain jika sedang perlu uang. Sementara jika hak pakai, bisa diberikan turun temurun kepada anak cucunya kelak," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Legislator Minta Pemerintah Berikan Lahan Hutan Tidak Produktif ke Masyarakat
  Inpres Moratorium dan Permen LHK; Melegalkan Deforestasi, Melanggengkan Bencana Ekologis
  Para Pemimpin Agama dan Adat Dunia Terjun 'Melindungi Lingkungan'
  Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
  Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen

Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2