Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Legislator Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Konflik di Pilkada Serentak
2018-01-09 11:16:57
 

Anggota Komisi II DPR RI, Dr Ir Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang, Jakarta, Senin (8/1).(Foto: Jayadi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Juni 2018 mendatang. Menurut Hetifah, setidaknya ada tiga potensi konflik yang akan terjadi. Pertama, jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar; kedua, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatan; ketiga, anggaran yang begitu besar dan rawan disalahgunakan.

"Berkenaan dengan jumlah pemilih di Pilkada 2018, terdapat daerah dengan jumlah pemilih yang begitu besar. Kondisi ini tentu rawan konflik, sehingga menuntut jumlah personel keamanan yang besar pula. Apalagi, pengaruh Pilkada di Jakarta tahun lalu masih cukup kuat," jelas Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (8/1).

Berkenaan dengan masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis serta anggaran Pilkada yang cukup besar, menurut politisi Partai Golkar itu, hal tersebut sedikit banyak bisa menimbulkan potensi konflik. "Masa jabatan yang akan berakhir ini kan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan peserta Pilkada. Nah, ini jangan sampai terjadi," pesannya.

Terkait keamanan Pilkada, Hetifah meminta penyelenggara Pemilu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan. Menurutnya, kerjasama tersebut sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam hal pencetakan kertas suara hingga pendistribusian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melibatkan Polri dan TNI untuk pengamanan.

"Pasal 82 misalnya, UU Pilkada mengamanatkan adanya kerjasama penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan dalam mengawal proses pencetakan kertas suara hingga pendistribusian ke TPS-TPS," imbuhnya.

Hetifah juga turut mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu mengawal jalannya Pilkada 2018 yang demokratis. "Agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar," tandas politisi Golkar asal Dapil Kalimantan Timur itu.(rnm/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
  Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
  Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
  Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
  Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
 
ads

  Berita Utama
Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV

Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2