Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi II DPR
Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri
2017-10-06 07:32:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Korps Brimob Polri sehingga menimbulkan kekisruhan antar TNI dan Polri.

"Terkait dengan kekisruhan impor senjata Polri, sebagai salah seorang pembuat Undang-Undang Industri Pertahanan, saya mempertanyakan kinerja KKIP yang diketuai langsung oleh Presiden dalam melaksanakan amanah Undang-Undang No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut alumni Ilmu Politik UI ini, kisruh impor senjata Polri seharusnya tidak terjadi jika KKIP menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 21 UU Industri Pertahanan, yaitu menetapkan dan mensingkronisasi pembelian senjata atau alutsista TNI, Polri, dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

"Semangat UU Industri Pertahanan itu adalah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Jadi TNI dan Polri wajib menggunakan produk senjata dalam negeri. Jika terpaksa harus impor maka undang-undang ini memerintahkan wajib mendapat persetujuan KKIP." Jelas Ketua DPP PKS Bidang Polhukam ini.

Sedangkan pimpinan dan anggota KKIP ini menurut Muzzammil terdiri dari Presiden sebagai Ketua, Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian, dan Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua. "Adapun anggota KKIP di dalamnya termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Jadi kekisruhan ini tidak akan terjadi jika KKIP melakukan koordinasi dan melaksanakan perintah UU dalam pengadaan senjata atau alutsista," ujarnya.

Menurut Muzzammil seharusnya Polri memiliki semangat yang sama dengan undang-undang ini untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri apalagi senjata yang dibutuhkan bukan senjata serbu tapi untuk tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kalaupun harus impor maka undang-undang ini memerintahkan impor alutsista tidak boleh melalui broker tapi harus G to G atau langsung ke pabrikan, wajib mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya potensi embargo, adanya imbal dagang, dan adanya kandungan lokal," papar politisi PKS asal Lampung ini.(hs/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komisi II DPR
 
  Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri
  DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg
  Komisi II DPR Minta Dirjen Dukcapil dan KPU Sinkronkan Data Penduduk
  Seskab Dipo Alam Penuhi Panggilan Komisi II DPR RI
  Tiga Nama Calon DKPP Diumumkan Komisi II DPR
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2