Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Listrik
Legislator Tolak Pencabutan Subsidi Listrik
2017-07-07 10:52:27
 

Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin, S.Ag, MH Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).(Foto: Arief/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).

"Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini, tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan," ujar Haerudin, dalam interupsi yang disampaikannya sesaat sebelum Ketua sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menutup sidang tersebut.

Walaupun, tambahnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya. Nyata, kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, ia malah melihat masyarakat miskin semakin bertambah.

Apalagi ditambah dengan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat, yang artinya di setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Hal itu tentu menambah beban hidup masyarakat bawah.

Oleh karena itu pihaknya menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Listrik
 
  Kenaikan Listrik Pukul Daya Beli Konsumen
  Legislator Tolak Pencabutan Subsidi Listrik
  Kenaikan Listrik Korbankan 18,7 Juta Konsumen
  Tarif Listrik PLN Rumah Tangga 900 VA Mulai Naik Januari 2017
  Komisi VII DPR Sepakat Subsidi Listrik Rp. 67 hingga 71 Triliun
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond

Prabowo dan Amien Rais Ikut Aksi Bela Rohingya 169

 

  Berita Terkini
 
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus

APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Kapolri Pimpin Sertijab Kalemdiklat, Aslog, Sahlijemen dan Kapolda Babel

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2