Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jiwasraya
Legislator Yakin Pansus Dapat Bongkar Kasus Jiwasraya
2020-03-11 06:33:12
 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (tengah).(Foto: Ist/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati mengatakan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ditaksir mencapai sebesar Rp 13,7 triliun, dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi milik negara itu sebesar Rp 32,6 triliun. Menurutnya kasus ini memang bukan kasus sederhana, bahkan termasuk kejahatan yang terorganisir, dan melibatkan banyak aspek.

Anis mengungkapkan bahwa PKS bersama Partai Demokrat telah mengusulkan pembentukan Pansus kepada Pimpinan DPR RI. Namun, setelah dua kali sudah Rapat Paripurna usulan tersebut tidak dibacakan. Ia menjelaskan, pembentukan Pansus harus diusulkan lebih dari 1 fraksi dan diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR RI. "Keduanya sudah terpenuhi," tegas Anis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (10/3).

Menurut legislator dapil DKI Jakarta I itu, pihaknya meyakini kasus Jiwasraya dapat dituntaskan dengan pembentukan Pansus bukan Panitia Kerja (Panja). "Karena Pansus memiliki kewenangan lintas komisi, lintas bidang, dapat melakukan audit investigasi, memanggil orang dan melibatkan penegak hukum. Sementara Panja tidak memiliki kewenangan ini," imbuh Anis.

Menanggapi pandangan ketidakseriusan Pemerintah dan Parlemen dalam menuntaskan kasus Jiwasraya, ia mendorong pergerakan ekstra parlemen agar turut aktif menyuarakan kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasinya ke Parlemen. "Ingat bahwa negara kita menganut sistem trias politika dimana kewenangan politik dibagi kepada tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif," tandas Anis.

Untuk itu, aspirasi masyarakat harus masuk melalui ketiga lembaga ini sesuai fungsinya. Anis menekankan bahwa jika ke depan masyarakat harus lebih jeli memilih wakil rakyat agar benar-benar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. "Wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik, akan menjadikan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang efektif dalam membela kepentingan rakyat," pungkasnya.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Benny Tjokro Gugat Auditor, BPK dan JAM Pidsus Secara PMH di PN Jakpus
  Legislator Yakin Pansus Dapat Bongkar Kasus Jiwasraya
  Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun
  Komisi XI Temukan Konspirasi Saham Pada Kasus Jiwasraya
  Anggota DPR Duga Ada Manipulasi Laporan Keuangan Kasus Jiwasraya dan Harus Dituntaskan Secara Gamblang
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2