Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Lembaga Survei Harus Adil
2019-03-23 18:30:44
 

Dialektika Demokrasi dengan tema "Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa" di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, lembaga survei yang ada di Indonesia harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada perorangan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena lembaga survei merupakan suatu gambaran yang akan disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, lembaga survei tidak boleh berfungsi sebagai konsultan politik.

"Masih banyak lembaga survei Indonesia yang berkerja sama dengan pihak tertentu. Inilah yang membuat lembaga survei sebagai predator demokrasi walaupun tidak semua," imbuh Fadli saat menjadi narasumber diskusi Dialetika Demokrasi dengan tema "Survei Pemilu Realita atau Rekayasa" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Fadli mengatakan banyak lembaga survei Indonesia yang tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya karena meleset hingga beberapan persen. "Beberapa lembaga survei yang saya perhatikan ketika Pilkada ada yang meleset hingga ratusan persen. Seharusnya lembaga ini dibubarkan saja karena kesalahannya banyak sekali," papar politisi Gerindra ini.

Menurut Fadli kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak surveior dikarenakan tidak bersifat terbuka padahal seharusnya lembaga survei harus jelas dan terbuka. "Kesalahan-kesalahan ini karena lembaga survei itu tidak bersifat terbuka dan tidak jelas siapa yang mengerjakannya dan bagaimana caranya, seharusnya kalo misalnya lembaga tersebut berpihak sampaikan saja jadi lebih adil," kesan Fadli.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga mengkritisi metodologi yang digunakan pihak survei sudah sangat kuno. Karena di zaman sekarang semuanya sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi seperti media sosial.

"Masalah metodologi ini sudah kuno dengan begitu berlipahnya informasi yang luar biasa dan teknologi yang begitu maju seperti media sosial. Seharusnya caranya diganti saja jadi harus ada evaluasi total," saran legislator dapil Jawa Barat V itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya

 

  Berita Terkini
 
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen

Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia

Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2