Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pungli
MA Vonis Kasus Mega Pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda, Gafar 12 Tahun dan Abun 6 Tahun Penjara
2018-05-03 11:47:27
 

Ilustrasi. Tampak terpidana Heri Susanto alias Abun.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Vonis bebas yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhadap para terdakwa kasus mega pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam sidang Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beberapa bulan lalu.

Informasi yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com pada, Rabu (3/5) siang dari jajaran institusi di Mahkamah Agung bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan pemohon Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dalam sidang Kasasi yang dipimpin ketua majelis hakim Artidjo Alkostar yang di dampingi Salman Lutham dan Suhadi sebagai anggota, menjatuhkan Vonis terhadap Jafar Abdul Gafar 12 tahun penjara dengan denda Rp 2,5 Milyar dan Dwi Hari Einarno di Vonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 2,5 tahun penjara.

Sementara, terpidana Heri Susanto alias Abun yang sebelumnya juga di vonis bebas oleh Majrlis hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Vonis 6 tahun penjara dengan denda Rp 2 Milyar.

Dari informasi yang dihimpun, "Heri Susanto alias Abun divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 2 milyar."

Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pencucian uang.

Dalam petikan putusan Pasal 226 juncto pasal 257 KUHP Nomor 725 K/Pid.Sus/2018 tersebut juga menyebut seluruh terdakwa untuk dilakukan penahanan, masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk diketahui, terdakwa kasus mega pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Kota Samarinda, yang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri terhadap Ketua Koperasi Samudera Usaha (Komura) Jafar Abdul Gaffar dan sekretarisnya, Dwi Hari Winarno (12/12/2017) lalu, juga terhadap Heri Susanto alias Abun dan sekertaris koperasi serba usaha Noor Asriansyah (Elly) semuanya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis (21/12/2017) lalu, dalam putusannya majelis menilai terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pungli seperti dakwaan jaksa penuntut umum.

Padahal dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar kepada Jafar dan Dwi.

Pungutan liar di Pelabuhan TPK Palaran diungkap oleh tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Markas Besar Polri. Diduga pungutan liar ini mencapai ratusan juta rupiah. Dalam penyelidikan Polisi memperkirakan total penghasilan dari praktik pungli itu mencapai Rp 2,64 triliun terhitung dari 2010 hingga 2017. (Ahmad Gajali).

Keterangan Foto: Suasa Sidang Putusan Jafar Abdul Gawar dan Heri Susanto alias Abun di PN Samarinda Desember 2017 lalu.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Pungli
 
  Kejari, PN dan Kejati Diguncang Demo Ribuan Buruh TKBM Komura Samarinda
  MA Vonis Kasus Mega Pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda, Gafar 12 Tahun dan Abun 6 Tahun Penjara
  Hakim Kembali Bebaskan 2 Terdakwa Kasus Mega Pungli Komura, Gafar dan Dwi
  Kedua Terdakwa Kasus Pungli Komura Samarinda Gafar dan Dwi Dituntut 15 Tahun Penjara
  Usai Vonis Bebas, Abun dan Elly Langsung Dibebaskan dari Lapas
 
ads

  Berita Utama
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

 

  Berita Terkini
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2