Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Advokat
MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan
2017-12-16 09:52:36
 

Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pendapat Mahkamah dalam sidang perkara pengujian UU Advokat, Kamis (14/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Humas/Ganie)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017 dinilai MK tak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim lainnya.

Batara Paruhum Radjagukguk selaku Pemohon berprofesi sebagai advokat meminta agar penggunaan toga bagi advokat wajib dalam seluruh perkara di pengadilan. Sebab selama ini kewajiban memakai toga hanya berlaku di perkara pidana saja. Menurutnya, kondisi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan beda perlakuan. Pemohon mendalilkan toga merupakan ciri khas advokat sebagai penegak hukum. Jika tidak memakai toga akan menurunkan citra dan jati diri advokat sebagai penegak hukum.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah menyatakan alasan menjadi kurang percaya diri dan kurang berwibawa jika tidak memakai toga, bukanlah berarti norma undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 25 UU Advokat serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks advokat, rasa percaya diri dan kewibawaan bukanlah semata-mata ditentukan pakaian atau atribut yang digunakan, melainkan oleh kapasitas dan integritas advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya.

"Kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional itulah yang sungguh-sungguh akan memberikan tempat kepada profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) di mata masyarakat, khususnya pencari keadilan (justitiabelen). Jadi bukan karena faktor atribut semata," tegasnya.

Jika perkara dikabulkan, tambah Saldi, hal itu justru dapat berpotensi melahirkan disharmoni horizontal karena secara psikologis dapat melahirkan persepsi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antarpihak, khususnya dalam perkara perdata yang sifatnya interpartes. Sebab, lanjutnya, sampai sekarang hukum acara perdata yang berlaku tidak menganut verplichte procureur stelling. Artinya para pihak tidak diwajibkan untuk diwakili kuasa hukum yang merupakan seorang advokat sehingga dapat terjadi kemungkinan di mana salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diwakili oleh advokat. Adapun pihak lainnya tidak menggunakan kuasa hukum.

"Sementara itu, kewajiban advokat memakai toga dalam perkara pidana adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara terdakwa (yang didampingi oleh advokat) dengan jaksa/penuntut umum yang merupakan representasi negara. Inilah yang membedakan dengan perkara perdata," tegasnya.(ARS/LA/MK/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Advokat
 
  Diduga Gelar SH dan MH Palsu, Eko Sumiharsono Ngacir Saat di Konfirmasi
  Pengacara Magang Eko Cantumkan Register Surat dan Kop Surat Advokat Pelanggaran Pidana
  Para Advokad Pertanyakan Gelar SH, MH Disandang Eko Sumiharsono yang Mengaku Pengacara
  Masih Magang, Eko Sumiharsono Sudah Mengaku sebagai Pengacara
  Berpotensi Terjerat Hukum, Advokat Uji UU Tipikor
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'

Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2