Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kasus E-KTP
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
2017-11-23 01:02:43
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan tetap akan memproses kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, walaupun Rapat pleno Partai Golkar, Selasa (21/11) malam menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum dan menolak memberhentikan Setya Novanto sampai ada Keputusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI," tegas Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/11).

MKD, lanjutnya, akan tetap menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi yang juga untuk mendorong pergantian Setya Novanto. "Rapat internal agendanya adalah meminta pandangan fraksi-fraksi. Saya minta tidak diwakilkan, yang hadir sekretaris fraksi atau pimpinan fraksi," tegas Dasco.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, rapat itu akan ditunda sampai minggu depan agar semua pimpinan fraksi bisa hadir. "Agenda rapat internal pimpinan fraksi minggu depan. Para pimpinan fraksi kebetulan minggu ini beberapa masih ada kunker di luar kota. Saya pikir fraksi tidak mempersoalkan rapat internal MKD-nya, tapi soal waktunya aja," ujarnya.

Menyinggung surat permohonan dari Setya Novanto untuk tidak dinon-aktifkan dari jabatan Ketua DPR, karena ingin membuktikan ketidakterlibatannya di KPK, Sufmi Dasco mengaku belum membacanya.

Ia menyatakan belum melihat dan belum menerima surat tersebut. "Saya juga enggak tahu suratnya asli apa enggak. Itu kan surat permohonan, bisa dikabulkan atau nggak dikabulkan," jelasnya.

Politisi Gerindra ini memastikan, MKD akan tetap memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto, meski sidang pra peradilan tetap berproses. "Kalau MKD tetap memproses butuh waktu. Pra peradilan juga enggak lama, enggak sampai sebuluan. Kalau kita proses perkaranya, ya sambil jalan saja," tambahnya.

Namun demikian sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto itu, tegasnya, tetap sesuai prosedur. Termasuk meminta klarifikasi dari Setya Novanto. "Jadi, tetap bisa menggelar sidang etik. MKD bisa minta keterangan ke KPK," pungkasnya.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  Setya Novanto Mengundurkan Diri Kembali sebagai Ketua DPR
  Kader Golkar: Setnov Tidak Dibiarkan Sendirian dalam Menghadapi KPK
  Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto
  Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
  MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
 
ads

  Berita Utama
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

 

  Berita Terkini
 
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip

Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia

Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok

MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2