Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kasus E-KTP
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
2017-11-23 01:02:43
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan tetap akan memproses kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, walaupun Rapat pleno Partai Golkar, Selasa (21/11) malam menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum dan menolak memberhentikan Setya Novanto sampai ada Keputusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI," tegas Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/11).

MKD, lanjutnya, akan tetap menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi yang juga untuk mendorong pergantian Setya Novanto. "Rapat internal agendanya adalah meminta pandangan fraksi-fraksi. Saya minta tidak diwakilkan, yang hadir sekretaris fraksi atau pimpinan fraksi," tegas Dasco.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, rapat itu akan ditunda sampai minggu depan agar semua pimpinan fraksi bisa hadir. "Agenda rapat internal pimpinan fraksi minggu depan. Para pimpinan fraksi kebetulan minggu ini beberapa masih ada kunker di luar kota. Saya pikir fraksi tidak mempersoalkan rapat internal MKD-nya, tapi soal waktunya aja," ujarnya.

Menyinggung surat permohonan dari Setya Novanto untuk tidak dinon-aktifkan dari jabatan Ketua DPR, karena ingin membuktikan ketidakterlibatannya di KPK, Sufmi Dasco mengaku belum membacanya.

Ia menyatakan belum melihat dan belum menerima surat tersebut. "Saya juga enggak tahu suratnya asli apa enggak. Itu kan surat permohonan, bisa dikabulkan atau nggak dikabulkan," jelasnya.

Politisi Gerindra ini memastikan, MKD akan tetap memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto, meski sidang pra peradilan tetap berproses. "Kalau MKD tetap memproses butuh waktu. Pra peradilan juga enggak lama, enggak sampai sebuluan. Kalau kita proses perkaranya, ya sambil jalan saja," tambahnya.

Namun demikian sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto itu, tegasnya, tetap sesuai prosedur. Termasuk meminta klarifikasi dari Setya Novanto. "Jadi, tetap bisa menggelar sidang etik. MKD bisa minta keterangan ke KPK," pungkasnya.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2
  JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
  Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
  Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
  Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
 
ads

  Berita Utama
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah

Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPR Dukung Peningkatan Revolusi Industri 4.0

Pendidikan, Kesehatan dan Kepedulian Sosial Merupakan Kebutuhan Dasar Kehidupan

Diduga Jual Bayi, Rumah Penampungan Anak Bunda Teresa Diselidiki

Subdit II Ditreskoba PMJ Gagalkan Peredaran 2.915 Butir Ekstasi Jaringan Internasional

Dispora Kaur Koordinasi dan Singkronisasi Kepemudaan di Bengkulu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2