Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Penistaan Agama Islam
MUI Nilai Tuntutan Ringan Jaksa ke Ahok Kotori Peradilan Indonesia
2017-04-29 16:24:30
 

Ilustrasi. Tampak suasana sidang saat kasus penistaan Agama dengan terdakwa Basuki T. Purnama alias Ahok.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tuntutan ringan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama mendapat kritik pedas dari banyak pihak. Salah satunya, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah menyesalkan tuntutan pidana dari JPU untuk Ahok. Dia menilai tuntutan itu seolah menciderai bahkan mengotori peradilan di Indonesia.

"Tuntutan jaksa seakan mengotori dan menciderai pengadilan pidana di Indonesia," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/4).

Ikhsan mengatakan, proses sidang Ahok menjadi perhatian publik tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Karena itu, kejaksaan harus memerhatikan dan mengantisipasi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

"Impilikasinya kepada kepercayaan internasional. Ini tidak diantisipasi oleh JPU," ujar Ikhsan.

Ikhsan menilai seharusnya Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 (a) KUHP, bukan dengan Pasal 156 KUHP. Pasal itu berbunyi "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, maka diancam dengan pidana maksimal lima tahun penjara."

"Harusnya Jaksa tetap pasal 156 (a). Tidak geser ke pasal 156," pungkasnya.(Put/jpg/jawapos/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Penistaan Agama Islam
 
  Forjim Ajak Publik Hormati Ulama dan Bijak dalam Bermedia Sosial
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Berikut Tanggapan Haedar Nashir
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Begini Sikap Anies
  Vonis Ahok Bawa Harapan Menguatnya Kepercayaan Publik Lembaga Peradilan
  Ketua DPR Minta Semua Pihak Terima Putusan Hakim Kasus Ahok
 
ads

  Berita Utama
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Petugas Kesehatan Haji

Komnas HAM: Perlu Ada Lembaga Pengawas Keadilan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Utang

Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

 

  Berita Terkini
 
Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik

Diduga Sebagai Bandar 1 Kg Sabu, Ridwan Ditembak Polisi

Panglima TNI: Industri Strategis Sangat Diperlukan Dalam Pertahanan Negara

#Tagar, Selamat Ulang Tahun yang ke-10

Jacky Chan dan Shah Rukh Khan Masuk Aktor Termahal Dunia Bersama Bintang Holywood

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2