Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Penistaan Agama Islam
MUI Nilai Tuntutan Ringan Jaksa ke Ahok Kotori Peradilan Indonesia
2017-04-29 16:24:30
 

Ilustrasi. Tampak suasana sidang saat kasus penistaan Agama dengan terdakwa Basuki T. Purnama alias Ahok.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tuntutan ringan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama mendapat kritik pedas dari banyak pihak. Salah satunya, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah menyesalkan tuntutan pidana dari JPU untuk Ahok. Dia menilai tuntutan itu seolah menciderai bahkan mengotori peradilan di Indonesia.

"Tuntutan jaksa seakan mengotori dan menciderai pengadilan pidana di Indonesia," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/4).

Ikhsan mengatakan, proses sidang Ahok menjadi perhatian publik tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Karena itu, kejaksaan harus memerhatikan dan mengantisipasi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

"Impilikasinya kepada kepercayaan internasional. Ini tidak diantisipasi oleh JPU," ujar Ikhsan.

Ikhsan menilai seharusnya Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 (a) KUHP, bukan dengan Pasal 156 KUHP. Pasal itu berbunyi "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, maka diancam dengan pidana maksimal lima tahun penjara."

"Harusnya Jaksa tetap pasal 156 (a). Tidak geser ke pasal 156," pungkasnya.(Put/jpg/jawapos/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Penistaan Agama Islam
 
  Forjim Ajak Publik Hormati Ulama dan Bijak dalam Bermedia Sosial
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Berikut Tanggapan Haedar Nashir
  Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Begini Sikap Anies
  Vonis Ahok Bawa Harapan Menguatnya Kepercayaan Publik Lembaga Peradilan
  Ketua DPR Minta Semua Pihak Terima Putusan Hakim Kasus Ahok
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2